Page 53 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 53
Judul Beleid Teknis Jaminan Kehilangan Kerja Belum Siap
Nama Media Kontan
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Lidya Yuniartha Panjaitan
Tanggal 2021-04-08 04:26:00
Ukuran 110x291mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 23.375.000
News Value Rp 70.125.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara itu, dua Permenaker lainnya masih
dalam proses perancangan
Ringkasan
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Februari 2021 lalu. Untuk
mengimplementasi beleid ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) sebagai pelaksanaan JKP ini. Sesuai dengan
isi PP 37/2021, Kemnaker harus menyiapkan empat Permenaker. Pertama, Permenaker Tata
Cara Pendaftaran; Kedua, Permenaker Rekomposisi Iuran; Ketiga, Permenaker Tata Cara
Pendaftaran Pemilihan Jenis Pelatihan, Lembaga Pelatihan dan Pemanfaatan Pelatihan;
Keempat, Permenaker tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP.
BELEID TEKNIS JAMINAN KEHILANGAN KERJA BELUM SIAP
JAKARTA. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Februari 2021 lalu.
Untuk mengimplementasi beleid ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
menyiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) sebagai pelaksanaan JKP ini.
Sesuai dengan isi PP 37/2021, Kemnaker harus menyiapkan empat Permenaker. Pertama,
Permenaker Tata Cara Pendaftaran; Kedua, Permenaker Rekomposisi Iuran; Ketiga, Permenaker
Tata Cara Pendaftaran Pemilihan Jenis Pelatihan, Lembaga Pelatihan dan Pemanfaatan
Pelatihan; Keempat, Permenaker tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini Permenaker tentang Tata Cara
Pendaftaran masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).
Beleid ini sesuai amanat Pasal 10 ayat 2 pasal 37 tahun 2021. Proses yang sama pun tengah
dilakukan untuk Permenaker tentang Rekomposisi Iuran.
52
