Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 51
Judul Menaker Pastikan Korban PHK Dapat Gaji Sampai 6 Bulan
Nama Media okezone.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/04/07/320/2390998/menaker-
pastikan-korban-phk-dapat-gaji-sampai-6-bulan
Jurnalis Tim Okezone
Tanggal 2021-04-08 04:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan
pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan
Ringkasan
Pemerintah sedang menggodok kebijakan bantuan tunai selama 6 bulan bagi pekerja yang
menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Bantuan tunai itu merupakan salah satu
manfaat yang bisa diterima korban PHK dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, para korban PHK bisa
mendapatkan gaji 45% dari upahnya selama 3 bulan pertama setelah menjadi peserta JKP.
Kemudian, di 3 bulan berikutnya mereka akan menerima 25% dari upahnya.
MENAKER PASTIKAN KORBAN PHK DAPAT GAJI SAMPAI 6 BULAN
JAKARTA - Pemerintah sedang menggodok kebijakan bantuan tunai selama 6 bulan bagi pekerja
yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Bantuan tunai itu merupakan salah satu
manfaat yang bisa diterima korban PHK dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, para korban PHK bisa
mendapatkan gaji 45% dari upahnya selama 3 bulan pertama setelah menjadi peserta JKP.
Kemudian, di 3 bulan berikutnya mereka akan menerima 25% dari upahnya.
"Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya,
dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dan
Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah peserta belum berusia 54 tahun. Selain itu, di
perusahaan sebelumnya, harus berkapasitas sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Di luar itu, tentu tidak
memenuhi syarat kepesertaan.
50
