Page 55 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 55
Judul Pengusaha Wajib Bayar Penuh THR Lebaran 2021
Nama Media Kontan
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Abdul Basith Bardan
Tanggal 2021-04-08 04:24:00
Ukuran 199x291mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 42.287.500
News Value Rp 126.862.500
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Sedang kami
bahas untuk membuktikan apakah betul pengusaha mampu membayar THR
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Prinsipnya buruh meminta THR dibayar penuh, tidak dicicil
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI
Jakarta) Menurut dunia usaha opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif yang harus
diputuskan bersama secara bipartite dengan regulasi dari pemerintah
Ringkasan
Pemerintah memutuskan untuk mewajibkan pelaku usaha untuk membayarkan Tunjangan Hari
Raya (THR) Lebaran kepada karyawan pada tahun ini. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (7/4). Meski masih dalam kondisi
pandemi Covid-19, Airlangga bilang kegiatan ekonomi disebut sudah mulai kembali bergerak.
Menurut Airlanga saat ini sudah waktunya swasta untuk memberikan THR sesuai aturan karena
pengusaha sudah mendapatkan berbagai fasilitas insentif pemerintah.
PENGUSAHA WAJIB BAYAR PENUH THR LEBARAN 2021
JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk mewajibkan pelaku usaha untuk membayarkan
Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran kepada karyawan pada tahun ini. Kebijakan tersebut
disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (7/4).
Meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19, Airlangga bilang kegiatan ekonomi disebut sudah
mulai kembali bergerak. Menurut Airlanga saat ini sudah waktunya swasta untuk memberikan
THR sesuai aturan karena pengusaha sudah mendapatkan berbagai fasilitas insentif pemerintah.
Insentif yang diberikan pemerintah kepada pengusaha dianggap mampu memulihkan sektor
industri. Ia mencontohkan kebijakan diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil
terbukti mampu mendongkrak penjualan mobil hingga 143%.
54
