Page 46 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

SETELAH DI-PHK, PEKERJA BISA TETAP TERIMA GAJI SELAMA 6 BULAN

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pekerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) bisa mendapatkan tiga manfaat. Ketiganya adalah uang tunai, akses informasi
pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja. Dana tunai akan tetap diperoleh pekerja selama
enam bulan setelah berhenti bekerja.

"Manfaat bagi pekerja yang ter-PHK dalam program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45%
dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25% dari upah untuk tiga bulan berikutnya, dan ini
diberikan paling lama enam bulan," ucap Ida saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Rabu
(7/4).

Manfaat lainnya adalah akses informasi pasar kerja yang akan diberikan dalam bentuk layanan
informasi pasar kerja atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh pengantar kerja. Manfaat
ketiga, pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan melalui
lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

Persyaratan peserta program JKP, kata Menaker, adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam
program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109
tahun 2013, yaitu untuk usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja GKK), Jaminan Hari Tua (JHT).
Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan untuk usaha kecil dan mikro,
diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

"Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," ucap Ida.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, sumber
pembiayaan dari JKP yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22%, sumber pendanaan
rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14% dan Jaminan Kematian 0,10%.
Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS dengan batas upah
sebesar Rp 5 juta.

"Fokus dari BPJS Ketenagakerjaan adalah dalam hal memberikan uang tunai bagi peserta yaitu
uang tunai yang diberikan selama enam bulan. Sesuai ketentuan ada 45% dari upah di tiga bulan
pertama dan 25% dari upah di tiga bulan berikutnya," ucap Anggoro.

Ia mengatakan dalam sistem dan proses bisnis JKP ini pemerintah akan menggunakan platform
terintegrasi yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker. Dalam single platform ini
terdapat menu pencarian kerja, menu pelatihan kerja, dan menu tunjangan JKP berupa uang
tunai.

"Aplikasi ini yang akan kami kembangkan agar pekerja mengakses aplikasi dan bisa
mendapatkan informasi tentang tiga menu ini," ucap dia.

Untuk menu pelatihan kerja dan pencarian kerja akan menjadi tanggung jawab pihak
Kemenaker, sedangkan pihak BPJS Ketenagakerjaan akan fokus mengurus pada menu tunjangan
JKP. (ark)

45