Page 42 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

Pertanian dan Mekanisme Survival

Di setiap krisis, sektor informal terutama di sektor pertanian, menjadi katup pengaman yang
signifikan. Mengolah tanah, mengambil sumber daya dari alam, dan kembali ke kampung
halaman, menjadi mekanisme bertahan hidup (survival) bagi banyak imigran di wilayah
metropolitan, termasuk metropolitan terpenting: Jabodetabek. Antara Agustus 2019 - Agustus
2020, jumlah tenaga kerja di sektor formal - industri pengolahan Jakarta dan Bodetabek (Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi) turun berturut-turut 110 ribu dan 466 ribu orang. Di saat yang sama,
sektor informal - pertanian Bodetabek menampung hingga 103 ribu tenaga kerja baru.
Mekanisme survival dengan berpindah dari sektor modern ke sektor tradisional ini juga terlihat
di metropolitan Bandung Raya, dimana tenaga kerja industri pengolahan turun 152 ribu orang
dan tenaga kerja pertanian bertambah 64 ribu orang.

Lebih jauh, mekanisme survival dari industri pengolahan ke pertanian tidak hanya terjadi intra
wilayah, namun juga lintas wilayah, yaitu koridor kota-desa. Banten minus Tangerang mampu
menampung tambahan tenaga kerja di pertanian hingga 149 ribu orang, dan Jawa Barat minus
Bogor, Depok, Bekasi dan Bandung Raya, mampu menampung hingga 476 ribu orang. Kuat
diduga, limpahan pekerja industri manufaktur yang mengalami pemutusan kerja di Jabodetabek
dan Bandung Raya, yang tidak tertampung sektor informal perkotaan, sebagian kembali ke
pedesaan Banten dan Jawa Barat.

Dengan peran krusial pertanian, baik di masa normal dan terlebih di masa krisis, selayaknya
investasi publik diprioritaskan untuk sektor ini, dengan arah kebijakan yang berpihak pada
pertanian rakyat di sektor informal-tradisional. Kebijakan pertanian dan pedesaan selama ini
yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, kredit pertanian, transmigrasi dan income-
generatuig projects skala besar seperti food estate, saatnya ditinjau ulang.

Masalah fundamental "sang penyelamat krisis" ini adalah tingkat upah riil pertanian yang rendah,
ketiadaan lahan bagi petani dan ketergantungan petani pada upah sebagai buruh. Karena itu
arah kebijakan utama seharusnya adalah mempertahankan dan mengembangkan pertanian
skala kecil, terutama di Jawa, dengan fokus kebijakan pada upaya menjamin ketersediaan lahan
minimum, teknologi tepat guna, sistem pengairan yang terintegrasi, serta manajemen pupuk
dan hama yang ramah lingkungan.

Jebakan Upah Rendah

Ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, seperti pengangguran, setengah menganggur dan upah
rendah, berkontribusi besar pada kemiskinan, karena rendahnya tingkat mobilitas, daya tawar
dan kapasitas mencari pekerjaan alternatif bagi si miskin. Ketika seseorang hidup dekat pada
tingkat subsisten, resiko dan biaya psikologis untuk berpindah pekerjaan adalah tinggi relatif
terhadap pendapatan potensial. Di masa krisis, permasalahan ini memuncak.

Dalam 2 tahun terakhir, 2019 - 2021, upah riil buruh informal pedesaan dan perkotaan, buruh
tani dan buruh bangunan, mengalami stagnasi, dengan kecenderungan melemah. Di masa
pandemi, semakin banyak tenaga kerja yang terperangkap di sektor yang memberi upah rendah.
Antara Agustus 2019 - Agustus 2020, tenaga kerja dengan status pekerja bebas di pertanian dan
non pertanian, terutama buruh tani dan buruh bangunan, bertambah hingga 1,3 juta orang.

Namun kebijakan ketenagakerjaan di masa pandemi terus berfokus pada pasar kerja yang
fleksibel untuk efisiensi tenaga kerja dan optimalnya investasi Program andalan disini, Kartu Pra-
Kerja, didesain sebagai pelatihan vokasi sekaligus bantuan sosial. Sasaran utama program yang
semula para pencari kerja, kemudian ditambahkan dengan korban PHK. Sakernas Agustus 2020
menemukan program mahal ini salah sasaran dan cenderung berdampak rendah. Dari 3,2 juta
pendaftar program dan 399 ribu peserta yang lolos, sebanyak 75 persen diantaranya adalah

41