Page 38 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 38
GEREBEK 3 KAMAR APARTEMEN DI KELAPA GADING, BP2MI TEMUKAN 26 CALON
PMI ILEGAL TUJUAN TIMUR TENGAH
JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggerebek sebuah
apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (7/4/2021) malam.
Petugas menyasar tiga kamar dimana ada puluhan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal
yang akan diberangkatkan ke sejumlah negara di Timur Tengah.
Kepala UPT BP2MI DKI Jakarta Mukarom Ashadi mengatakan dari puluhan calon PMI tersebut
kebanyakan berasal dari Nusa Tenggara Barat dengan jenis kelamin perempuan.
"Setelah kita kumpulkan, semua berjumlah 26 orang PMI yang mayoritas berasal dari Nusa
Tenggara Barat," kata Mukarom.
Mukarom menambahkan puluhan calon PMI itu sudah berada di apartemen itu sejak lebih dari
satu minggu terakhir.
Mereka rencananya akan diberangkat ke negara-negara di Timur Tengah.
"Mereka rencananya akan diberangkatkan ke negara-negara seperti Bahrain, Arab Saudi, hingga
Uni Emirat Arab," ucapnya.
Permasalahannya keberangkatan itu disinyalir ilegal karena saat ini ada kebijakan moratorium
atau penghentian sementara tidak mengirimkan tenaga kerja ke negara-negara di Timur Tengah.
Sehingga diduga ada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berupa eksploitasi untuk
mendapat keuntungan yang dipastikan melanggar hukum.
"Dari satu orang PMI saja, kita dapat informasi, mereka dieksploitasi sampai dengan Rp 60-80
juta per satu orang dari pengguna di luar negeri sana," ucap Mukarom.
Pada kesempatan itu, empat orang pria dari pihak penyalur yang bertugas menjaga dan
mengawasi unit apartemen tempat para calon PMI turut diamankan.
Sementara itu, 26 calon PMI dan empat pria dari pihak penyalur dibawa ke Shelter UPT BP2MI
Jakarta di Ciracas, Jakarta Timur untuk diinapkan dan ditindaklanjuti.
Sudah moratorium, seperti diketahui, pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke-21 negara di Timur Tengah, antara lain ke Arab Saudi,
Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya dan Pakistan.
Kemenaker terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI
dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) No 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri. Permanaker tersebut memberikan aturan ketat terhadap
Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
Kemenaker juga membuat program pemberian sanksi berupa pencabutan surat izin pengerahan
(SIP) TKI jika terbukti melakukan pelanggaran. Namun, nyatanya hingga kini masih terjadi
pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke sejumlah negara.
Bahkan, muncul sejumlah kasus TKW di Indonesia mengalami masalah di negara tempatnya
bekerja, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pun melakukan investigasi dan
mencium adanya oknum petugas imigrasi yang meloloskan calon tenaga kerja berangkat ke luar
negeri. Mereka pun mengancam, akan melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo.
37
