Page 45 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 45
Judul Setelah Di-PHK, Pekerja Bisa Tetap Terima Gaji Selama 6 Bulan
Nama Media Investor Daily
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Ark
Tanggal 2021-04-08 04:57:26
Ukuran 98x331mmk
Warna Warna
AD Value Rp 52.822.000
News Value Rp 264.110.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat bagi pekerja yang ter-PHK dalam
program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45% dari upah untuk tiga bulan pertama, dan
25% dari upah untuk tiga bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama enam bulan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun,
dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Fokus dari BPJS Ketenagakerjaan
adalah dalam hal memberikan uang tunai bagi peserta yaitu uang tunai yang diberikan selama
enam bulan. Sesuai ketentuan ada 45% dari upah di tiga bulan pertama dan 25% dari upah di
tiga bulan berikutnya
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Aplikasi ini yang akan kami
kembangkan agar pekerja mengakses aplikasi dan bisa mendapatkan informasi tentang tiga
menu ini
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pekerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) bisa mendapatkan tiga manfaat. Ketiganya adalah uang tunai, akses informasi
pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja. Dana tunai akan tetap diperoleh pekerja selama
enam bulan setelah berhenti bekerja. "Manfaat bagi pekerja yang ter-PHK dalam program JKP
adalah uang tunai yang rinciannya 45% dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25% dari upah
untuk tiga bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama enam bulan," ucap Ida saat rapat kerja
dengan Komisi IX DPR pada Rabu (7/4).
44

