Page 92 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 92
Judul Peserta JKP Bisa Terima Gaji 6 Bulan Setelah PHK
Nama Media investor.id
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://investor.id/business/peserta-jkp-bisa-terima-gaji-6-bulan-
setelah-phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-07 22:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat bagi pekerja yang ter-PHK dalam
program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45 % dari upah untuk 3 bulan pertama, dan
25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun,
dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Fokus dari BPJS Ketenagakerjaan
adalah dalam hal memberikan uang tunai bagi peserta adapun manfaat uang tunai yang
diberikan selama 6 bulan. Sesuai ketentuan ada 45% dari upah di tiga bulan pertama dan 25%
dari upah di tiga bulan berikutnya
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Aplikasi ini yang akan kita
kembangkan agar pekerja mengakses aplikasi dan bisa mendapatkan informasi tentang 3 menu
ini
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dan telah terdaftar menjadi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bisa
mendapatkan tiga manfaat dari program tersebut yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan mengikuti pelatihan kerja. Peserta tetap dapat menerima dana selama 6 bulan setelah
berhenti bekerja. "Manfaat bagi pekerja yang ter-PHK dalam program JKP adalah uang tunai
yang rinciannya 45 % dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25% dari upah untuk 3 bulan
berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ucap Ida saat rapat kerja dengan Komisi IX
DPR pada Rabu (7/4).
91
