Page 90 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

NASDEM DESAK MENAKER SEJAHTERAKAN WARTAWAN

Nasdem Desak Menaker Sejahterakan Wartawan sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki
tanggung jawab yang besar sebagai agen kebudayaan agen perubahan sekaligus agen edukasi
kepada masyakarakat.

Bahkan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) baik dari Presiden, Menteri hingga pejabat
publik lainnya, seharusnya menjamin tanggung jawab insan pers.

Faktanya hingga saat ini wartawan sebagai pekerja media, masih jauh dari kata sejahtera. Jika
berdasar pada upah layak wartawan, gaji atau honor untuk wartawan pemula Rp3,5-Rp 4 juta.

Setelah 2 tahun, naik Rp 6 juta dan seterusnya disertai dengan jaminan kesehatan, asuransi
kecelakaan dan premi pendidikan jika wartawan tersebut mau melanjutkan jenjang pendidikan
sesuai dengan kebutuhan kantor media terkait. Itupun berlaku di media-media yang sudah siap
dari segi finansial.

Sudah banyak yang mengusulkan, agar upah wartawan, sebaiknya disesuaikan dengan wilayah
kerja wartawan, apakah itu di kepulauan, daerah terpencil atau tempat-tempat tertentu yang
mengeluarkan ongkos lebih, atau tempat-tempat yang memang harga-harga kebutuhan pokok
dan transportasi di atas rata-rata.

Umumnya, jurnalis sama-sama mencari berita, dan gajinya pun harusnya seragam berdasarkan
pada kebutuhan hidup layak. Tapi, pada kenyataannya berbeda antara media cetak, elektronik
dan online. Upah masih cenderung disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing
redaksi.

Atas ketidakjelian pemerintah itu, Anggota Fraksi Nasdem DPR, Fadholi, mendesak pemerintah
segera menetapkan dan mengesahkan upah layak wartawan dan jaminan asuransi kesehatan
bagi wartawan secara nasional.

Kerena menurutnya, Wartawan dalam UU diakui sebagai buruh, tanggung jawab terhadap
jaminan kesehatan dan kesejahteraan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab
perusahaan media, tetapi juga tanggung jawab negara.

"Insan pers sebagai warga negara yang mempunyai fungsi menjalankan pelaksanaan pilar
demokrasi, layak mendapat jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan
keselamatan," ujar Fadholi, Rabu (7/4).
Ia juga mengaku sangat perihatin dengan kondisi insan pers di Indonesia, terlebih saat kondisi
pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

"Saya ikut perihatin, karena selama ini belum ada sekalipun pembahasan serius di Pemerintahan
mengenai kesejahteraan wartawan," tandasnya.

Menurutnya, perhatian kepada wartawan tidak harus spesifik seperti buruh atau pekerja lainnya.
"Yang saya maksud, pekerja media ini kan sebenarnya butuh perhatian pemerintah. Terutama
dari Kementerian terkait seperti Kemenaker, Kemenkes, Kemensos dan KemenPUPR. Kalau yang
ada rejeki lebih dan bekerja di perusahaan besar okelah, BPJS bisa bayar sendiri, tapi kalau yang
tidak, saya mohon maaf bukan berniat merendahkan temen-temen media yang kecil, tapi kan
ini kasihan, siapa yang bayar," tuturnya.

Untuk itu, dirinya mendesak Menaker Ida Fauziyah, agar segera menyusun, membuat dan
melaksanakan program khusus untuk kesejahteraan wartawan.

89