Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

negative - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali) Di sana sudah jelas.
Pertama itu merupakann kewajiban di masa pandemi ini diharapkan adanya musyarawah antara
pengusaha dengan para pekerja itu sendiri. Kalau dalam ketentuan itu paling lambat seminggu
sebelum Hari Raya. Nah sekarang kondisi pandemi ini silahkan bermusyawarah minimal sebelum
hari raya sudah terbayar

Ringkasan

Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Bali Tri
Arya Dhyana menyampaikan, bahwa para pekerja yang dirumahkan imbas Covid-19 masih wajib
menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 atau lebaran. "Wajib mereka
masih berhak dan (selama ada) status hubungan kerja masih ada. Yang penting kuncinya di
status hubungan kerjanya masih ada. Dirumahkan pasti hubungan kerja masih ada," kata
Dhyana, saat dihubungi Kamis (29/4).

DISNAKER BALI: PEKERJA YANG DIRUMAHKAN TETAP HARUS DAPAT THR

Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Bali Tri
Arya Dhyana menyampaikan, bahwa para pekerja yang dirumahkan imbas Covid-19 masih wajib
menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 atau lebaran.
"Wajib mereka masih berhak dan (selama ada) status hubungan kerja masih ada. Yang penting
kuncinya di status hubungan kerjanya masih ada. Dirumahkan pasti hubungan kerja masih ada,"
kata Dhyana, saat dihubungi Kamis (29/4).

Tak hanya para pekerja yang dirumahkan mendapatkan THR. Bagi pekerja yang di PHK juga
bisa dapat THR selama pemutusan kerja itu H-30 sebelum hari raya. "H-30 dari hari raya mereka
masih berhak mendapatkan THR, 30 sebelum lebaran," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa di Disnaker untuk sementara ini menerima empat laporan yang
intinya mereka berkonsultasi apakah mereka masih bisa mendapatkan THR saat dirumahkan dan
juga ada laporan para pekerja yang belum dibayarkan THR oleh perusahaan pada tahun lalu.

Ia juga menegaskan, bagi para perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan
tentu ada sanksi, administrasi, denda, hingga pembekuan izin usaha. "Kalau, yang terlambat ada
sanksi denda 5 persen dari total jumlah THR yang harus dibayar. Itupun, pembayaran bukan
untuk karyawan tetapi untuk kesejahteraan pekerja atau karyawan dikelola di dalam
perusahaan," katanya.

"Kalau tidak membayar itu, ada sanksi administrasi, ada teguran tertulis. Kemudian, ada
pembatasan kegiatan perusahaan, dan terakhir paling maksimal ada pembekuan izin
perusahaan. Kewenangan kita, di disnaker hanya sebatas rekomendasi dan eksekutor tentang
itu ada instansi yang lain," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, untuk para pekerja yang tidak diberikan hak THR-nya bisa melaporkan
ke Disnaker Bali, karena ada posko pengaduan dan bisa datang langsung ke Kantor Disnaker,
atau bisa lewat email dan kontak person whatsapp yang sudah tertera "Kalau pekerjanya agak
jauh dari provinsi, di setiap kabupaten dan kota di disnaker ada poskonya. Jika, Disnaker
Kabupaten dan Kota memerlukan ada pengawasan untuk pengaduan itu, mereka koordinasi ke
kami," ujarnya.

186