Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 188
Sementara Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda, menegaskan bahwa
untuk pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 wajib dibayarkan bagi para pekerja atau
karyawan kendati di masa pandemi Covid-19. "Kalau THR sudah jelas diatur dan itu merupakan
kewajiban daripada perusahaan untuk membayarnya," kata Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi
Bali Ida Bagus Ngurah Arda, saat dihubungi Kamis (29/4). Ia menerangkan, di masa pandemi
Covid-19 di Bali belum ada indikasi atau laporan terkait perusahaan yang tak akan membayar
THR-nya.
"Kalau itu, sudah diambil langkah-langkah musyawarah itu kemudian laporan sejauh ini kita kan
membuka posko. Artinya, kita membuka posko THR dan sampai saat ini cuma kecil saja ada 4
laporan, kalau dibandingkan jumlah perusahaan sangat jauh sekali," jelasnya.
Selain itu, juga keluarnya surat Menteri Ketenaga Kerjaan tentang pembayaran THR Keagamaan
ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021, tentang pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja atau Buruh di perusahaan,
pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada
pekerja atau buruhnya pada H-7 Lebaran.
Hal itu, juga berlaku sama dengan pekerja atau buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang memiliki masa kerja
1 bulan secara menerus atau lebih.
Kedua, pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung
sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. "Di sana sudah jelas. Pertama itu merupakann
kewajiban di masa pandemi ini diharapkan adanya musyarawah antara pengusaha dengan para
pekerja itu sendiri. Kalau dalam ketentuan itu paling lambat seminggu sebelum Hari Raya. Nah
sekarang kondisi pandemi ini silahkan bermusyawarah minimal sebelum hari raya sudah
terbayar," ujarnya.
Sementara, untuk data imbas wabah virus Corona atau Covid-19, banyak karyawan dirumahkan
dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Pulau Bali, tercatat sampai saat ini jumlah
pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 79.106 orang dan di PHK 3.349 orang. (KAD).
187
