Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Judul Disnaker Bali: Pekerja yang Dirumahkan Tetap Harus Dapat THR
Nama Media kumparan.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://kumparan.com/kanalbali/disnaker-bali-pekerja-yang-
dirumahkan-tetap-harus-dapat-thr-1veABiKQBXU
Jurnalis Kanal Bali
Tanggal 2021-04-29 15:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Tri Arya Dhyana (Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Disnaker Bali) Wajib mereka masih berhak dan (selama ada) status hubungan
kerja masih ada. Yang penting kuncinya di status hubungan kerjanya masih ada. Dirumahkan
pasti hubungan kerja masih ada

neutral - Tri Arya Dhyana (Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Disnaker Bali) H-30 dari hari raya mereka masih berhak mendapatkan THR, 30
sebelum lebaran

negative - Tri Arya Dhyana (Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Disnaker Bali) Kalau, yang terlambat ada sanksi denda 5 persen dari total
jumlah THR yang harus dibayar. Itupun, pembayaran bukan untuk karyawan tetapi untuk
kesejahteraan pekerja atau karyawan dikelola di dalam perusahaan

negative - Tri Arya Dhyana (Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Disnaker Bali) Kalau tidak membayar itu, ada sanksi administrasi, ada teguran
tertulis. Kemudian, ada pembatasan kegiatan perusahaan, dan terakhir paling maksimal ada
pembekuan izin perusahaan. Kewenangan kita, di disnaker hanya sebatas rekomendasi dan
eksekutor tentang itu ada instansi yang lain

negative - Tri Arya Dhyana (Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Disnaker Bali) Kalau pekerjanya agak jauh dari provinsi, di setiap kabupaten
dan kota di disnaker ada poskonya. Jika, Disnaker Kabupaten dan Kota memerlukan ada
pengawasan untuk pengaduan itu, mereka koordinasi ke kami

positive - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali) Kalau THR sudah
jelas diatur dan itu merupakan kewajiban daripada perusahaan untuk membayarnya

neutral - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali) Kalau itu, sudah
diambil langkah-langkah musyawarah itu kemudian laporan sejauh ini kita kan membuka posko.
Artinya, kita membuka posko THR dan sampai saat ini cuma kecil saja ada 4 laporan, kalau
dibandingkan jumlah perusahaan sangat jauh sekali

185