Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Salah satu isi SE tersebut meminta kepada semua perusahaan untuk mengeluarkan THR kepada
karyawan. tercatat minimal setahun atau lebih masa kerja yang dijalani.
Jika ditemukan ada perusahaan yang tidak memberi THR (tunjangan hari raya). Disnaker
Kabupaten Situbondo siap memberi sanksi pertama berupa teguran.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo. H Budi Priono melalui Sekretaris
Disnaker. H Solikhan. hingga saat ini di Kabupaten Situbondo tercatat ada 500 lebih perusahaan.

Baik itu perusahaan berskala besar, sedang dan kecil. Dari catatan Disnaker Kabupaten
Situbondo, aku H Solikhan. belum ditemukan satu perusahaan yang ditutup karena melakukan
pelanggaran THR.

“Ya belum ada seperti itu (perusahaan ditutup karena tidak memberi THR kepada karyawan)."
sebut mantan Sekcam Kendit itu. Masih kata H Solikhan. pemberian THR keagamaan merupakan
kewajiban pengusaha kepada pekerja atau buruh.

Sesuai dengan ketentuan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI yang disampaikan menteri
Ida Fauziah. diharapkan ada kepastian THR untuk tahun 2021 sehingga dapat memberikan
stimulus kepada masyarakat ditengah pandemi Covid-19 yang kini masih melanda nusantara.

"THR bagi pekerja atau buruh merupakan upaya memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarga.
Tentang besaran THR mulai masa kerja 12 bulan atau lebih diberi THR satu bulan upah.
Sementara kerja 1 bulan (kurang dari 12 bulan). THR diberikan secara proporsional.” jelas H
Solikhan.

H Solikhan memastikan, acuan aturan tersebut sesuai dengan aturan Menteri Tenaga Kerja RI.
sebaliknya, sebut dia. jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran akan terkena sanksi
sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
“Disana disebutkan sanksi teguran diberikan secara tertulis dari Disnaker. Ketika ada laporan
pelanggaran maka kami akan memfasilitasi dengan melibatkan pengusaha agar bisa memberikan
THR sesuai aturan yang ada.” ujar Solikhan.

Solikhan kembali menuturkan, sesuai aturan yang ada, kebijakan pemberian THR di lakukan
pada H-7 sesuai aturan dari Kementerian Tenaga Kaja RI. Namun demikian, imbuh H Solikhan.
bagi perusahaan juga di bolehkan memberikan THR pada H-1 idul fitri, manaka ada kesepakatan
antara pengusaha dan kalangan pekerja atau buruh.
‘‘Aturannya memang seperti itu. THR bisa diberikan pada H-7 hari raya atau H-l hari raya jika
ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha." pungkas mantan Kabid
Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo itu. [awi]

212