Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 216
Menaker Ida Fauziyah juga menegaskan, perusahaan agar melakukan pembayaran THR
Keagamaan paling lama 7 hari sebelum Lebaran.
"Saya tekankan bahwa THR Kegamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," tegas Menaker Ida Fauziyah , seperti dikutip
dari website resmi Kemnaker, 12 April 2021.
Kemnaker menambahkan, THR Keagamaan bagi karyawan wajib dibayarkan dalam bentuk uang
rupiah.
Berikut beberapa pihak yang berhak dinyaakan menjadi penerima THR Kegamaan: -
Pekerja/buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus atau lebih - Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan - Pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain
dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
Adapun rincian serta cara menghitung THR bagi Karyawan Swasta adalah sebagai berikut: -
Apabila karyawan memiliki masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan,
THR diberikan sesuai perhitungan masa kerja dibagi 12 buan, kemudian dikali 1 bulan upah.
- Apabila karyawan memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan
dengan ketentan 1 bulan upah.
- Apabila karyawan berdasarkan perjanjian kerja harian dengan masa kerja 12 bulan atau lebih,
upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan, sebelum hari
raya keagamaan.
- Apabila pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
berdasar rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama kerja.
Kemnaker menyatakan bahwa perusahaan harus tepat waktu dalam melakukan pembayaran
THR kepada karyawan. Sebab apabila terlambat, denda menanti perusahaan.
Perusaahn yang terlambat melakukan pembayaran THR Keagamaan, akan dikenakan denda,
yaitu membayar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.
Denda tersebut nantinya akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan ,
pekerja, atau buruh.
Kemudian bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR , akan diberikan sanksi administratif,
yaitu: - Teguran tertulis - Pembatasan kegiatan usaha - Penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi - Pembekuan kegiatan usaha Namun, denda tersebut tidak lantas
menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR Keagamaan untuk karyawan swasta.
Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak mampu memberikan
THR Keagamaan tepat waktu, Menaker Ida Fauziyah memberikan solusi atas kasus tersebut,
yaitu: Perusahaan wajib melakukan dialog dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk
mencapai solusi dan kesepakatan yang terbaik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," tegas Menaker Ida Fauziyah.
Itu tadi jadwal, rincian penerima, dan cara menghitung Tunjangan Hari Raya ( THR ) tahun 2021
bagi karyawan /buruh.***.
215
