Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Ia menjelaskan, ada beberapa mekanisme pemberian THR oleh pengusaha di Bali yakni
diberikan saat menjelang hari raya Nyepi, menjelang hari raya Galungan, dan menjelang
Lebaran.

"Pengusaha itu beda-beda, ada yang memberikan jelang Nyepi, Galungan, ada yang Lebaran,"
paparnya.

Menurut Gung Cok, apabila ada pengusaha yang tidak mampu membayar THR kepada para
pekerjanya jelang hari raya, perusahaan membuat kesepakatan tertulis dengan pekerja bahwa
ada keterlambatan pembayaran THR. Namun, hak pekerja tersebut harus tetap dipenuhi pada
tahun berjalan. Hal ini sudah tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Yang pasti ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja agar tidak sampai dilaporkan ke
Ombudsman," katanya. Kadin Bali, kata Gung Cok, bakal melakukan sosialisasi kepada para
para pengusaha terkait kewajiban memberikan THR bagi para pekerja.

Direktur Eksekutif PHRI Bali IB Purwa Sidemen menyambut baik Surat Edaran Menaker
mengenai THR tersebut. Dia mengharapkan pengusaha memenuhi kewajibannya meskipun
dalam kondisi bisnis yang sulit akibat pandemi virus Corona.
"Kondisi Bali agak berbeda dengan provinsi lain, dengan adanya SE ini agar tidak terjadi
pelanggaran. Walaupun kondisi sulit harus ada usaha," paparnya.

Hak Pekerja Dirumahkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bali Wayan
Madra memakluminya situasi sulit yang dialami para pengusaha di Pulau Dewata. Walau
demikian perusahaan tidak mengabaikan Peraturan Menteri dan Edaran Menteri terkait THR
tersebut.

"Kalau perusahaan tidak berjalan normal, maka harus ada koordinasi perusahaan dengan
pekerja. Bagaimana supaya pekerja bisa menikmati Permen itu, bahkan berapa dari anggota
kami ada yang sudah mendapatkan THR, 100 persen, 50 persen, dan 25 persen. Di Bali yang
dijadikan patokan saat Nyepi. Kami hanya bisa monitor yang anggota serikat, yang di luar serikat
tidak bisa kami masuk ke sana," katanya.
Sementara Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker
ESDM Provinsi Bali Tri Arya Dhyana menjelaskan perlu adanya pengertian dari pengusaha untuk
memberikan hak pekerja. Hak dan kewajiban itu harus sejalan.

"Dalam surat edaran tersebut, di masa pandemi pembayaran THR dapat secara bertahap atau
bisa dibayarkan pada tahun berjalan," ungkapnya. Arya Dhyana menyatakan, pekerja yang
dirumahkan berhak mendapatkan haknya itu, termasuk yang sudah di-PHK. Hanya ketentuannya
dalam kurun waktu kurang 30 hari dari hari raya.
"Jika H-14 hari raya pekerja itu di-PHK, menurut peraturan pemerintah mereka masih punya hak
dapat THR," tegasnya.

Sementara bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR ada sanksinya, mulai dari
pembatasan usaha hingga izin usaha.

"Mulai dari pembatasan usaha dan izinnya yang diperuntukan. Kewenangan kami hanya
direkomendasi saja. Jika kondisi perusahaan tidak bagus agar membuka alur pembicaraan yang
bagus dan harus ada pemahaman. Jika tidak ada pengaduan maka kuncinya adalah kesepakatan.
Kami harapkan perusahaan membuka pintu komunikasi baik dengan para pekerja dalam
keharmonisan," demikian Tri Arya Dhyana. ( Bali.

3