Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 5
Judul Disnakertrans Pastikan Perusahaan Bayar THR
Nama Media Radar Sumedang
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg5&9
Jurnalis Jim
Tanggal 2021-04-30 07:26:00
Ukuran 383x179mmk
Warna Warna
AD Value Rp 51.705.000
News Value Rp 258.525.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten telah melakukan monitoring
kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang guna memastikan pemenuhan hak
tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan. Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans
Kabupaten Sumedang, Empung Purwasih mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam surat
edaran Menteri Ketenagakerjaan per 12 April 2020 tentang pemberian THR keagamaan kepada
pekerja atau buruh, perusahaan yang ada di kabupaten harus memberikan tepat waktu.
DISNAKERTRANS PASTIKAN PERUSAHAAN BAYAR THR
DINAS Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten telah melakukan
monitoring kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang guna memastikan pemenuhan
hak tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.
Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Sumedang, Empung Purwasih mengatakan,
sebagaimana diamanatkan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan per 12 April 2020
tentang pemberian THR keagamaan kepada pekerja atau buruh, perusahaan yang ada di
kabupaten harus memberikan tepat waktu.
"Berdasarkan hasil monitoring semua perusahaan siap membayarkan THR per tanggal 29 April,
3 Mei, 5 Mei dan 6 Mei. Itu artinya mereka telah menaati peraturan menteri ketenagakerjaan
nomor 6/2016. Yang mana setiap perusahaan perusahaan siap membayar THR 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Empung kepada wartawan, Kamis (29/4).
Adapun secara spesifik, untuk pegawai tetap PKWT atau tetap haknya tetap diberikan dengan
ketentuan, bahwa setelah bekerja terus menerus selama satu tahun berhak mendapatkan satu
bulan upah. Sedangkan untuk masa kerja dibawah satu tahun, akan disesuaikan secara
proporsional dengan masa kerja.
Ia menambahkan, sebagaimana surat dari gubernur bahwa di setiap kabupaten kota harus
dibentuk posko pengaduan THR. "Iya kami telah membentuk posko pengaduan THR. Ini
dilakukan apabila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada
karyawannya,"tandasnya. (jim)
4
