Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 7
Judul THR Tidak Dibayar atau Dipotong? Disnakertrans: Laporkan!
Nama Media Radar Timika
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis Sun
Tanggal 2021-04-30 07:23:00
Ukuran 304x137mmk
Warna Warna
AD Value Rp 32.832.000
News Value Rp 98.496.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Tunjangan Hari Rakyat (THR) menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu banyak pekerja. Namun,
bagaimana bila THR ternyata tidak diberikan atau dipotong oleh pengusaha dengan alasan situasi
ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka pekerja diminta untuk melapor. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Mimika, Paulus Yanengga melalui Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Mimika, Santy Sondang yang ditemui di kantornya, Kamis (29/4) kemarin
mengatakan, Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang kebijakan THR 2021.
THR TIDAK DIBAYAR ATAU DIPOTONG? DISNAKERTRANS: LAPORKAN!
Tunjangan Hari Rakyat (THR) menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu banyak pekerja. Namun,
bagaimana bila THR ternyata tidak diberikan atau dipotong oleh pengusaha dengan alasan situasi
ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka pekerja diminta untuk melapor.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika, Paulus Yanengga melalui Sekretaris Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika, Santy Sondang yang ditemui di kantornya, Kamis (29/4)
kemarin mengatakan, Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang kebijakan THR 2021.
Dalam surat edaran itu dijelaskan Santy, perusahaan diwajibkan membayar THR para pekerja
paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Tidak hanya itu, Menaker juga sudah menegaskan bahwa
THR pekerja tidak boleh dipotong atau pembayarannya dicicil.
Bahkan lanjutnya, Surat Edaran Menaker itu juga sudah memuat teknis perhitungan nilai THR
yang didasarkan pada masa kerja. "Itu ada dalam aturan. Tidak boleh ada pemotongan,"
tegasnya.
Surat edaran itu akan segera disampaikan ke semua perusahaan, pertokoan, perhotelan dan
semua pelaku usaha yang memiliki tenaga kerja agar segera membayarakan Tunjangan Hari
Raya (THR) pekerjanya paling lambat 7 hari sebelum lebaran.
6
