Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 118
"Tentu nanti ditindaklanjuti dan juga tentunya ada hal-hal yang sesuai dengan surat edaran dari
Kementerian Ketenagakerjaan diselesaikan secara bipartit antara perusahaan dan serikat
pekerja," kata Airlangga.
Lebih lanjut Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong dan memantau
pembayaran THR termasuk memonitor jumlah uang yang beredar sebagai stimulan untuk daya
beli masyarakat.
"Sesuai dengan perencanaan awal bahwa sekitar Rp154 triliun uang beredar selama bulan
Ramadhan dan kita lihat laporan Bank Indonesia yang beredar ini memang kita harapkan menjadi
stimulan daripada daya beli masyarakat," jelas dia.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih terus membuka posko aduan THR hingga 20
Mei 2021. Nantinya, pelaku usaha yang kedapatan melanggar pembayaran THR akan dikenakan
sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Menurut data Kemnaker, sebagian besar isu yang dilaporkan ke Posko THR 2021 adalah THR
yang dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen, THR tidak dibayarkan penuh
karena adanya pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji sesuai peraturan dan THR
tidak dibayarkan sama sekali karena COVID-19.
Menaker Ida Fauziyah memastikan pihaknya akan melakukan proses validasi dan verifikasi data
serta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyelesaian aduan tersebut.
(E-3).
117
