Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 123
Judul Menko Airlangga sebut ada lebih 2.000 laporan soal THR
Nama Media antaranews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2163698/menko-airlangga-sebut-
ada-lebih-2000-laporan-soal-thr
Jurnalis Kuntum Khaira Riswan
Tanggal 2021-05-19 16:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat lebih dari
2.000 laporan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun ini. "Laporan dari Kementerian
Ketenagakerjaan di posko THR memang lebih dari 2.000 laporan," ujar Menko Airlangga saat
halalbihalal media secara daring di Jakarta, Rabu.
MENKO AIRLANGGA SEBUT ADA LEBIH 2.000 LAPORAN SOAL THR
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat
lebih dari 2.000 laporan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun ini.
"Laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan di posko THR memang lebih dari 2.000 laporan,"
ujar Menko Airlangga saat halalbihalal media secara daring di Jakarta, Rabu.
Dari laporan tersebut, lanjut Menko Airlangga, sebanyak 692 laporan bersifat konsultasi dan
sekitar 1.500 bersifat pengaduan.
"Tentu nanti ditindaklanjuti dan juga tentunya ada hal-hal yang sesuai dengan surat edaran
Kementerian Ketenagakerjaan diselesaikan secara biparit antara perusahaan dan serikat pekerja"
kata Airlangga.
Lebih lanjut Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong dan memantau
pembayaran THR termasuk memonitor jumlah uang yang beredar sebagai stimulan untuk daya
beli masyarakat.
"Sesuai dengan perencanaan awal bahwa sekitar Rp154 triliun uang beredar selama bulan
Ramadhan dan kita lihat laporan Bank Indonesia yang beredar ini memang kita harapkan menjadi
stimulan daripada daya beli masyarakat," jelas dia.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih terus membuka posko aduan THR hingga 20
Mei 2021. Nantinya, pelaku usaha yang kedapatan melanggar pembayaran THR akan dikenakan
sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
122
