Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 265
Judul Dari 1.860 Laporan, Kemnaker Sudah Proses 444 Aduan THR
Nama Media news.ddtc.co.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://news.ddtc.co.id/dari-1860-laporan-kemnaker-sudah-proses-
444-aduan-thr-29920
Jurnalis Dian Kurniati
Tanggal 2021-05-19 09:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima
Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Langkah berikutnya, menurunkan tim
pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi ketidakpatuhan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Bagi pengusaha yang tidak membayar
THR keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan
usaha
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat posko tunjangan hari raya (THR) telah
menerima 1.860 laporan sepanjang 20 April-18 Mei 2021. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan angka itu terdiri atas 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. Data 1.150
pengaduan tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan
data, duplikasi aduan, serta repetisi yang melakukan pengaduan.
DARI 1.860 LAPORAN, KEMNAKER SUDAH PROSES 444 ADUAN THR
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat posko tunjangan
hari raya (THR) telah menerima 1.860 laporan sepanjang 20 April-18 Mei 2021.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan angka itu terdiri atas 710 konsultasi THR
dan 1.150 pengaduan THR. Data 1.150 pengaduan tersebut merupakan hasil verifikasi dan
validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, serta repetisi yang melakukan
pengaduan.
264