Page 111 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 111
Judul Syarat Korban PHK Bisa Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210729195321-532-
674013/syarat-korban-phk-bisa-dapat-jaminan-kehilangan-pekerjaan
Jurnalis CNN Indonesia
Tanggal 2021-07-29 20:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan soal syarat pekerja atau buruh bisa
mengikuti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Bila memenuhi syarat, nantinya pekerja
atau buruh bisa mendapatkan uang tunai, akses informasi pasar kerja, hingga pelatihan kerja
dari pemerintah. Ketentuan syarat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Beleid
berlaku sejak 28 Juli 2021.
SYARAT KORBAN PHK BISA DAPAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan soal syarat pekerja atau
buruh bisa mengikuti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Bila memenuhi syarat,
nantinya pekerja atau buruh bisa mendapatkan uang tunai, akses informasi pasar kerja, hingga
pelatihan kerja dari pemerintah.
Ketentuan syarat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Beleid berlaku sejak 28
Juli 2021.
Syarat pertama, kepesertaan JKP bisa diberikan kepada pekerja atau buruh yang sebelumnya
bekerja dan menerima upah dari perusahaan, namun kemudian mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK). Program JKP bisa diikuti oleh pekerja dengan perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Lihat Juga: Menaker Rilis Aturan soal Besaran Dana Jaminan Korban PHK "Manfaat JKP diberikan
kepada peserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun
PKWTT," tulis Pasal 8 ayat 1 beleid tersebut, seperti dikutip CNNIndonesia.com , Kamis (29/7).
Kedua, PHK yang dialami pekerja haruslah pemutusan yang dilakukan sebelum jangka waktu
PKWT berakhir.
Ketiga, pekerja yang di-PHK, harus bersedia untuk bekerja kembali nantinya.
110
