Page 112 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

Keempat, perusahaan yang bersangkutan harus mendaftarkan pekerjanya ke program JKP dan
membayar iuran. Kelima, program JKP bisa diikuti oleh peserta yang telah melakukan
pembayaran iuran program paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran
paling singkat enam bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadinya PHK.

Lihat Juga : Daftar Sektor Usaha Pekerja Penerima BLT Gaji Rp1 Juta Bila sudah memenuhi
seluruh syarat tersebut, barulah pekerja bisa masuk sebagai peserta JKP. Tapi, manfaat baru
bisa didapat kalau pengusaha sudah memberitahu perubahan data peserta yang di-PHK ke BPJS
Ketenagakerjaan.

Caranya, dengan mengisi formulir melalui sistem informasi ketenagakerjaan paling lama tujuh
hari kerja sejak terjadinya PHK. Cara lain, pekerja bisa memberitahu BPJS Ketenagakerjaan
mengenai kebijakan PHK yang diterimanya.

Namun, pekerja harus memberikan bukti berupa surat PHK melalui sistem informasi
ketenagakerjaan paling lama sampai batas akhir pengajuan manfaat JKP. Penyampaian bukti
PHK ini juga dibarengi dengan melampirkan surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali
dan nomor rekening bank yang masih aktif atas nama peserta.

Lihat Juga: Syarat Terima BLT Subsidi Gaji yang Cair Agustus Nanti Setelah semua bukti
terlampir, nantinya peserta akan memiliki akun untuk mengakses sistem informasi
ketenagakerjaan. Lalu, bisa mengajukan manfaat JKP dan diverifikasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan.

Kendati begitu, pekerja atau buruh yang sudah menjadi peserta JKP juga bisa kehilangan akses
terhadap manfaat program. Hal ini terjadi bila pekerja atau buruh tidak mengajukan permohonan
klaim manfaat selama tiga bulan sejak di-PHK.

Selain itu, status kepesertaan juga akan hilang bila ternyata pekerja atau buruh sudah mendapat
pekerjaan baru dan meninggal dunia.

111