Page 148 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 148
Judul Isi Aturan BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 dan Syarat Penerimanya
Nama Media tirto.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://tirto.id/isi-aturan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2021-dan-syarat-
penerimanya-gibB
Jurnalis Selfie Miftahul Jannah
Tanggal 2021-07-29 18:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya merilis aturan mengenai subsidi gaji Bantuan Langsung
Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan 2021. Aturan BSU ini tertuang dalam Perubahan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja dan Buruh dalam Penanganan Dampak
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
ISI ATURAN BLT BPJS KETENAGAKERJAAN 2021 DAN SYARAT PENERIMANYA
Aturan terkait subsidi gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 dirilis Kemenaker, berikut isi dan
syarat penerima dan jadwal pencairannya.
Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya merilis aturan mengenai subsidi gaji Bantuan Langsung
Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan 2021.
Aturan BSU ini tertuang dalam Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja
dan Buruh dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Berdasarkan Permenaker tersebut, BSU diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp500 ribu per
bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus.
Syarat Penerima Bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan 1. Bantuan Pemerintah berupa subsidi
gaji/upah diberikan kepada Pekerja/Buruh dengan syarat: a. Warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; b. Peserta aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021 mempunyai
Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan; c. bekerja di wilayah pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4; d. Peraturan Menteri ini dan diutamakan
yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti
dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan
klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
147
