Page 151 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 151
Ringkasan
BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Majapahit ikut aktif mengencarkan implementasi Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 2/2021, yang bertujuan mendorong optimalisasi Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Cabang Semarang Majapahit Imron Fatoni di Semarang, Kamis
menjelaskan salah satu upaya untuk ikut menggencarkan implementasi Inpres No 2/2021 yakni
dengan melakukan sosialisasi ke stakeholder terkait.
BPJAMSOSTEK SEMARANG MAJAPAHIT IKUT GENCARKAN INPRES NO 2/2021
BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Majapahit ikut aktif mengencarkan implementasi Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 2/2021, yang bertujuan mendorong optimalisasi Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Cabang Semarang Majapahit Imron Fatoni di Semarang, Kamis menjelaskan salah
satu upaya untuk ikut menggencarkan implementasi Inpres No 2/2021 yakni dengan melakukan
sosialisasi ke stakeholder terkait.
"Ini (sosialisasi, red.) akan mempercepat cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,
khususnya bagi pegawai non-ASN di wilayah kerja BPJAMSOSTEK Semarang Majapahit, yang
meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Wilayah Kabupaten Grabogan," kata Imron
Fatoni.
Imron juga mengaku terus berkolaborasi dengan Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Kota
Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak, dan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam
menyukseskan Inpres Nomor 2/2021 terkait optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Sementara di tingkat pusat, BPJAMSOSTEK terus aktif menjalin koordinasi dengan berbagai
Kementerian dan Lembaga terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/2021
termasuk dengan melakukan audiensi secara virtual ke Kementerian Koperasi dan UKM
(Kemenkop UKM).
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyampaikan pihaknya siap bekerja sama
dengan Kemenkop UKM untuk mendorong implementasi Inpres, apalagi saat ini sedang disusun
perjanjian kerja sama kedua belah pihak yang meliputi beberapa hal yaitu Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi Penerima BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro),
Debitur KUR (Kredit Usaha Rakyat), non-ASN di lingkungan Kemenkop dan UKM, Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menegah (UMKM), serta integrasi data koperasi dan UKM khususnya terkait data
BPUM dan KUR.
"Kami berterima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin baik selama ini, dari MoU kita
sebelumnya di Tahun 2020 akan kami tindaklanjuti dengan PKS yang sedang dalam pembahasan
kedua belah pihak," kata Anggoro.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan pihaknya siap mendukung implementasi
Inpres 02/2021 dengan menjalin PKS, dan membuat Surat Edaran serta melakukan sosialisasi
bersama terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Saya mendorong sekali kerja sama ini, saya kira jaminan sosial ketenagakerjaan ini perlu dimiliki
oleh pelaku Koperasi dan UMKM karena perubahan-perubahan kerja yang terjadi saat ini," jelas
Teten.
150
