Page 149 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

Aturan tersebut juga menyebutkan, gaji atau upah sebagaimana dimaksudkan adalah gaji/upah
terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
tercatat di BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Kapan BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair? Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan tahap pembahasan aturan segera diselesaikan
untuk mengejar target pencairan subsidi upah agar sudah bisa diterima pekerja pada Agustus
2021.

"Semua instrumen kita kebut untuk selesai, permenaker, juklak dan juknis. Kita usahakan
secepatnya," jelas dia kepada Tirto, Rabu (28/7/2021).

Pencairan subsidi upah diprediksi sudah akan mulai pada Agustus 2021, karena saat redaksi
mengkonfirmasi jadwal pencairan dilakukan September Sekjen mengatakan, jadwal pencairan
seharusnya bisa dilakukan lebih cepat.

"Mudah-mudahan bisa lebih cepat," terang dia.

Anwar menjelaskan, akan kembali menggunakan data BP Jamsostek sebagai data calon
penerima subsidi upah. Perbedaan skema dari tahun 2020 hanya pada nilai gaji. Calon penerima
di tahun 2021 lebih spesifik diberikan pada karyawan dengan upah di bawah Rp3,5 juta, tahun
2020 diberikan ke karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta.

"Data BPJS TK adalah yang paling terupdate didasarkan pada kriteria yang akan menerima,
seperti penghasilan di bawah Rp3,5 juta, yang masuk dalam PPKM," papar dia.

Nantinya, para pekerja yang memiliki upah di bawah Rp,3,5 juta akan diberikan subsidi upah
sebanyak Rp1 juta, dengan rincian Rp500 ribu per bulan. Nominal ini lebih kecil dibandingkan
subsidi upah di tahun lalu yang diberikan Rp1,2 juta per orang.
Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada 8,8 juta pekerja sektor non-kritikal di wilayah level 3
dan 4 dan telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Keuangan menyatakan sudah menyiapkan anggaran Rp8,8 triliun untuk BSU dan
Rp1,2 triliun untuk Prakerja. Total Rp10 triliun ini merupakan dana tambahan bagi pekerja,
sebelumnya telah ada Rp20 triliun yang menyasar 5,6 juta pekerja.

Untuk mendapatkan BSU, pihak perusahaan dapat mendaftarkan pekerjanya atau bagi pekerja
yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka pemerintah akan melakukan
validasi data tersebut.

Satpol PP & TNI-Polri Jaga Warteg: Rawan Kekerasan kepada Pelanggan Di Balik Respons
Pemerintah soal Rasisme & Kekerasan TNI di Papua.

148