Page 204 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 204

"Bantuan Subsidi Upah ini besarnya Rp8,8 triliun, dan sisanya Rp1,2 triliun akan diberikan kepada
              Kartu  Prakerja.  Bantuan  Subsidi  Upah  diberikan  kepada  pekerja  yang  tercatat  di  BPJS
              Ketenagakerjaan, dan ini untuk PPKM Level 3 dan Level 4, sebesar Rp600 ribu," jelasnya.

              Airlangga menambahkan, pemerintah akan memberikan bantuan beras 10 kilogram kepada 28,8
              juta KPM dan bantuan insentif berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah
              (PPN DTP) kepada tenan di pusat perbelanjaan untuk periode sewa mulai Juni hingga Agustus
              2021.

              "Kemudian  akan  diberikan  juga  untuk  beberapa  sektor  lain  yang  terdampak,  termasuk
              transportasi dan horeka (hotel dan restoran), pariwisata, yang saat ini sedang dalam finalisasi,"
              jelasnya.

              Menangapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik,Trubus Rahadiansyah menilai, pemerintah
              sudah tepat untuk menginjak rem di tengah lonjakan kasus Covid-19 dengan memperpanjang
              PPKM Level 4 di sejumlah wilayah. "Ini memang harus dilakukan. Artinya, pemerintah sudah
              benar  mempertimbangkan  gas  dan  rem  saat  ini,  yaitu  untuk  menginjak  rem  karena  melihat
              lonjakan kasus Covid-19 yang belum melandai seiring dengan varian Delta yang penularannya
              sangat cepat," ujarnya.

              Trubus menyambut baik keputusan pemerintah memperluas jumlah bantuan sosial, tidak hanya
              kepada pelaku usaha namun juga para pekerja dan pedagang kaki lima.

              "Ini sangat bagus, para pelaku usaha hingga warteg dan pedagang kaki lima diberikan jaring
              pengaman  di  masa  PPKM  ini.  Karena  hampir  seluruh  pemilih  warung  mendapatkan  untung
              dengan berjualan harian, dan pasti modalnya sudah hampir habis, atau bahkan sudah habis
              untuk bertahan selama PPKM Darurat atau PPKM Level 4 ini," jelasnya.

              Namun demikian, Trubus mengatakan, pemerintah perlu mengawasi pemberian bantuan untuk
              warung dan PKL agar tidak ada celah korupsi. "Keputusan bagus ini membantu masyarakat untuk
              tetap bertahan di tengah pelaksanaan PPKM, tapi pengawasannya harus betul-betul dilakukan
              agar tidak ada potensi penyelewengan dan tepat sasaran," pungkasnya.




































                                                           203
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209