Page 63 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 63
"Untuk tetap menjaga kemampuan ekonomi selama masa pandemi Covid-19 perlu kelanjutan
pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah bagi pekerja/ buruh, terutama bagi pekerja/
buruh yang bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat," demikian
dikutip dari dokumen yang diterima Investor Daily, Kamis (29/7).
Pemberian BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program kartu prakerja,
program keluarga harapan, dan progam bantuan produktif usaha mikro. Adapun estimasi calon
penerima BSU mencapai kurang lebih 8,8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp
8,8 triliun.
Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu disebutkan kriteria pekerja /buruh yang
akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Kedua, peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021
Ketiga, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Keempat, pekerja di
wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan menteri ini.
Berikutnya, diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi,
aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan
kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. (ark)
62
