Page 65 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

2021, memiliki gaji paling banyak Rp 3,5 juta, serta bekerja di wilayah yang menerapkan PPKM
level 4 dan 3.
Namun, pekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih dari Rp 3,5 juta
per bulan, persyaratan soal gaji diperlonggar jadi paling banyak sebesar UMK dibulatkan ke atas
hingga ratus ribuan penuh. DKI Jakarta, misalnya, dengan UMK Rp 4,41 juta dan dibulatkan jadi
Rp 4,5 juta. Ada 29 kabupaten/kota di 6 provinsi wilayah PPKM yang menerapkan UMK di atas
Rp 3,5 juta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pada prinsipnya,
pekerja di wilayah yang menerapkan PPKM level 4 dan 3 bisa mendapatkan BSU. Dengan
membuka ruang pada pekerja dengan gaji UMK di atas Rp 3,5 juta, cakupan penerima BSU bisa
lebih luas.

Ia optimistis target penerima sebanyak 8 juta bisa tercapai. BSU akan diberikan kepada 167
wilayah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4 dan 3 di 28 provinsi. "Intinya, para
pekerja yang paling terdampak PPKM agar bisa menghindari potensi pemutusan hubungan kerja
(PHK)," katanya saat dihubungi, Kamis (29/7/2021).

Sektor tertentu

Menurut Anwar, penerima BSU diutamakan pekerja di sektor usaha industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri, properti dan real estat, serta perdagangan dan jasa (kecuali jasa
pendidikan dan kesehatan). Sejumlah sektor itu dinilai paling terdampak selama pengetatan
PPKM.

Terkait pekerja formal dan informal yang tak bisa mendapat BSU karena tidak terdaftar di BP
Jamsostek, ada bantuan sosial lain yang bisa ditempuh. Pekerja bisa mendaftar program Kartu
Prakerja atau bantuan lain. "Idealnya, semua bisa mendapatkan bantuan. Namun, tak hanya
dari satu sisi, ada bantuan lain yang disediakan pemerintah," ujarnya.
Secara terpisah, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antarlembaga BP Jamsostek Ir-vansyah Utoh
Banja mengatakan, BP Jamsostek sudah mulai menyiapkan data. Menurut rencana, Jumat (30/7)
ini, BP Jamsostek akan menyerahkan data calon penerima BSU tahap pertama kepada
Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pengalaman penyaluran BSU
tahun 2020 membantu pihaknya menyajikan data dengan lebih baik. Tahun lalu, pihaknya
menyerahkan data 12,4 juta pekerja dari sekitar 413.000 perusahaan ke pemerintah. Namun,
dalam proses verifikasi dan validasi akhir, ada beberapa calon penerima yang akhirnya dicoret
lantaran tidak sesuai dengan kriteria penerima.

Tahun lalu, validasi dilakukan tiga tahap. Pertama, validasi eksternal dengan bank untuk
mengecek validitas nomor rekening peserta. Kedua, validasi internal BP Jamsostek dengan
mengacu kriteria penerima di permenaker. Ketiga, validasi internal melalui pengecekan
kesamaan identitas nomor rekening dengan kepesertaan di BP Jamsostek.

Anggoro meminta perusahaan memastikan pekerjanya terdata dengan baik dan lengkap untuk
memperlancar proses penyaluran bantuan. Pekerja bisa mengecek status kepesertaannya di BP
Jamsostek melalui aplikasi. Mereka bisa juga bertanya kepada perusahaan. (AGE)
klik.kompas.id/ekonomi

Pekerja bergaji sebesar upah minimum, meski di atas Rp 3,5 juta per bulan, bisa mendapatkan
bantuan. Peran aktif perusahaan dibutuhkan dalam pendataan pekerja.

64