Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

Judul Cakupan Subsidi Upah Diperluas
Nama Media Kompas
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Age
Tanggal 2021-07-30 04:10:00
Ukuran 216x152mmk
Warna Warna
AD Value Rp 139.320.000

News Value Rp 417.960.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Intinya, para pekerja yang paling
terdampak PPKM agar bisa menghindari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK)

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Idealnya, semua bisa mendapatkan
bantuan. Namun, tak hanya dari satu sisi, ada bantuan lain yang disediakan pemerintah

Ringkasan

Guna memperluas cakupan penerima, bantuan subsidi upah akan diberikan kepada pekerja
dengan gaji sebesar upah minimum kabupaten/kota meski standar upahnya di atas Rp 3,5 juta
per bulan. Bantuan diutamakan untuk pekerja di sektor usaha tertentu yang dinilai terdampak
lonjakan kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal
itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja dalam
Penanganan Dampak Covid-19. Permenaker yang terbit pada 29 Juli 2021 itu merevisi peraturan
serupa sebelumnya, yaitu Permenaker No 14/2020.

CAKUPAN SUBSIDI UPAH DIPERLUAS

Guna memperluas cakupan penerima, bantuan subsidi upah akan diberikan kepada pekerja
dengan gaji sebesar upah minimum kabupaten/kota meski standar upahnya di atas Rp 3,5 juta
per bulan. Bantuan diutamakan untuk pekerja di sektor usaha tertentu yang dinilai terdampak
lonjakan kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja dalam
Penanganan Dampak Covid-19. Permenaker yang terbit pada 29 Juli 2021 itu merevisi peraturan
serupa sebelumnya, yaitu Permenaker No 14/2020.

Pasal 3 Ayat 2 Permenaker No 16/2021 mengatur syarat mendapatkan bantuan subsidi upah
(BSU), yakni pekerja harus memenuhi syarat sebagai peserta aktif di BP Jamsostek sampai Juni
63