Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 59

Judul               Makassar Tak Dapat Jatah BSU
                Nama Media          Fajar
                Newstrend           BLT BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         Pg4
                Jurnalis            Maj
                Tanggal             2021-07-30 04:48:00
                Ukuran              134x62mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 20.100.000

                News Value          Rp 60.300.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Pekerja di Makassar dan Tana Toraja tak masuk daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
              Pemprov Sulsel segera surati Kemnaker. Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Sulsel,
              Akharyanto, mengatakan, saat terbitnya peraturan tersebut, dia langsung melakukan konfirmasi
              ke  pemerintah  pusat.  Beberapa  daerah  yang  menerapkan  PPKM  level  4  dan  3  di  Sulsel  tak
              kebagian BSU.



              MAKASSAR TAK DAPAT JATAH BSU

              Pekerja di Makassar dan Tana Toraja tak masuk daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
              Pemprov Sulsel segera surati Kemnaker.

              Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Sulsel, Akharyanto, mengatakan, saat terbitnya
              peraturan tersebut, dia langsung melakukan konfirmasi ke pemerintah pusat. Beberapa daerah
              yang menerapkan PPKM level 4 dan 3 di Sulsel tak kebagian BSU.
              Kata dia, Permen yang disusun tersebut sebelum terbitnya Inmendagri yang memasukkan Sulsel
              sebagai daerah PPKM level 4 dan 3. "Jadi aturan ini masih berpatokan dari Inmendagri yang
              lama. Otomatis Makassar, Toraja dan beberapa daerah lain tak terdaftar,'' bebernya kemarin.

              Kata dia, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) juga tak bisa langsung menetapkan aturan
              baru. Sebab, kebijakan ini telah diintegrasikan dengan Kementerian Keuangan sebagai penyedia
              anggaran. Kalau pun harus direvisi, tentu mesti ada penyusunan ulang.

              Akan tetapi, pihaknya berjanji tak akan tinggal diam.

              "Kami akan surati Kemnaker, meminta kenapa kabupaten dan kota di Sulsel takdapat. Padahal
              aturannya yakni menerapkan PPK level 4 dan level 3," tambahnya.
              Terpisah,  Koordinator  Wilayah  Konfederasi  Serikat  Buruh  Seluruh  Indonesia  (KSBSI),  Andi
              Mallan-ti, berharap Pemprov Sulsel bersikap. Pemerintah hasu menyurati pusat, agar pekerja
              bisa mendapatkan bantuan tersebut." Kita juga kesulitan di sini. Banyak yang dirumahkan. Belum
              lagi PIIK. Kesulitan yang dihadapi buruh di Jakarta, kami alami juga," tambahnya.

                                                           58
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64