Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 126
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel, Abdullah Anang
mengatakan dalam aksi ini pihaknya menyampaikan lima tuntutan yakni meminta Presiden RI
untuk menerbitkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja. Menolak SK Gubernur Sumsel tentang
penetapan UMP 2021 dan meminta agar menaikkan UMP 2021.
Kemudian, menuntut pembahasan Upah Minimum Sektoral Sumsel dan meminta agar PPNS
Sumsel untuk melaksanakan tugas pokok serta menyelesaikan kasus ketenagakerjaan di Sumsel.
"Gubernur sudah sepakat dengan tuntutan kami dan akan menaikkan KHL kabupaten/kota,"
katanya saat ditemui usai aksi, Rabu (11/11).
Saat ini, dia menambahkan pihaknya masih menunggu pengajuan Kebutuan Hidup Layak (KHL)
dari kabupaten/kota. Jika nanti tetap tidak ada kenaikan maka bakal kembali menggelar aksi.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengaku memang saat ini UMP tidak mengalami
kenaikan. Namun, KHL Kabupaten/Kota dipastikam akan ada kenaikan.
"Sampai sekarang saya belum menerima usulan dari Kabupaten/Kota. Jika usulan tidak dinaikan
maka saya tidak akan teken (tandatangan)," katanya Kenaikan KHL ini tentunya variatif dan tidak
sama. Karena itu, dia memastikan kepada buruh jika tuntutannya tersebut dapat dipenuhi
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
"Tidak perlu khawatir saya tetap bersama kalian. Selama kita hidup dalam ekosistem antara
buruh dan korporasi harus jalan seimbang. Saya Gubernur kalian yang tidak akan meninggalkan
kalian," ujarnya.
Reporter: Alwi Alim Editor: Anthony Djafar.
125
