Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 138
UMP TIDAK NAIK, BURUH DEMO GUBERNUR SUMSEL
Relawan Masyarakat Buruh Untuk Keadilan (Rembuk) Sumatera Selatan (Sumsel), menolak Surat
Keputusan (SK) Gubernur Sumsel tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.
Dalam SK itu disebutkan, tidak ada kenaikan UMP pada tahun 2021, yakni sebesar Rp3.043.111
per bulan. Penolakan itu disampaikan ratusan buruh saat menggelar aksi demonstrasi di Halaman
Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (11/11/2020).
"Kami menilai SK UMP yang dikeluarkan Gubernur Sumsel sangat merugikan buruh, di mana
mereka sangat membutuhkan tunjangan hidup. Ditambah lagi dalam kondisi pandemi Covid-19
saat ini," ujar Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel Abdullah
Anang.
Anang mengatakan, selain menolak SK Gubernur Sumsel tentang UMP 2021, pihaknya juga
menyampaikan beberapa tuntutan kepada Gubernur Sumsel.
Dikatakannya, ada empat tuntutan lain yang disampaikan, pertama meminta Presiden
menerbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Kedua, menuntut Gubernur Sumsel untuk menaikan UMP 2021. Ketiga, menuntut pembahasan
Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumsel.
"Terakhir menuntut pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sumsel untuk melaksanakan
tugas pokok dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan di Sumsel," jelasnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, meskipun UMP tidak mengalami kenaikan, namun
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kabupaten/kota dipastikan akan ada kenaikan.
"Tentang keinginan untuk UMP tetap ada kenaikan saya setuju. Maka dalam Pergub, terkait UMP
minimal sama dengan tahun kemarin. Namun KHL itu ada di kabupaten/kota, sampai sekarang
saya belum menerima. Usulan kabupaten/kota yang tidak naikkan (KHL) tidak aku teken (tanda
tangani), kenaikannya harus dengan KHL daerah tentunya variatif dan tidak sama," katanya di
hadapan massa aksi.
Dia memastikan kepada para buruh, jika ucapannya tersebut dapat dipenuhi sehingga tidak ada
pihak yang merasa dirugikan. Dia juga meminta kepada buruh untuk sabar dan menunggu hasil
KHL yang akan ditetapkan awal Januari 2021.
"Tidak perlu khawatir saya tetap bersama kalian, selama kita hidup dalam ekosistem, antara
buruh dan korporasi harus jalan seimbang. Buruh ingin perusahaannya survive dalam Covid-19.
Saya Gubernur kalian yang tidak akan meninggalkan kalian," ujar Deru.
137
