Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 140

mulai berjalan. Demo akan digelar di setiap sidang di depan Gedung MK di Jalan Medan Merdeka
              Barat, Jakarta Pusat. "Kami akan aksi setiap sidang," kata Kahar Cahyono, Selasa (10/11/2020).
              Presiden  Konfederasi  Serikat  Buruh  Seluruh  Indonesia  (KSBSI),  Elly  Rosita  Silaban  juga
              menegaskan,  pihaknya  akan  mengawal  sidang  gugatan  judicial  review  atau  uji  materi  UU
              Ciptaker di MK. Pengawalan sidang uji materi akan dilakukan KSBSI dengan menghadirkan saksi
              yang memahami UU Ciptaker seperti saksi ahli.

              Apalagi  pada  Jumat  (6/11/2020)  kemarin,  pihaknya  juga  telah  secara  resmi  mendaftarkan
              gugatan uji materi UU Ciptaker ke MK.

              "Kita akan tetap unjuk rasa. Kami akan tetap melakukan aksi - aksi selama persidangan," ujar
              Elly kepada Harian Terbit, Selasa (10/11/2020).

              Elly menjelaskan gugatan diajukan lantaran UU Ciptaker dinilai memangkas hak konstitusional
              buruh serta serikat buruh. Menurut dia, sejak Indonesia merdeka, baru kali ini undang-undang
              di  bidang  ketenagakerjaan  justru  merampas  hak-hak  dasar  buruh.  Hal  tersebut  diperparah
              dengan  penyusunan  hingga  pengesahannya  yang  tanpa  konsultasi  bermartabat  dengan
              kelompok buruh sebagai pemilik hak.

              "Kami yakin, berdasarkan alasan-alasan, argumentasi hukum,fakta-fakta dan bukti-bukti yang
              kami  sajikan  dalam  permohonan  yang  kami  ajukan,  MK  sangat  beralasan  membatalkan  UU
              Ciptaker," tegasnya.

              Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa substansi UU Cipta Kerja yang disahkan
              oleh  DPR  bertujuan  memperbaiki  kehidupan  pekerja  dan  bukan  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,
              menurut Jokowi, unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan para buruh menolak UU tersebut
              terjadi  akibat  disinformasi  dan  terpengaruh  hoaks.  Presiden  Jokowi  kemudian  menyarankan
              publik menggugat saja ke MK, jika tak sepakat dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

              Safari






































                                                           139
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145