Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

Judul UU Ciptaker Tangkal PHK
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-11-12 05:51:00
Ukuran 227x59mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.540.000

News Value Rp 13.620.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan terobosan riil pemerintah untuk meningkatkan investasi
di dalam negeri. Melalui kebijakan ini, investasi diharapkan dapat lebih terbuka sehingga dapat
meningkatkan kesempatan kerja dan mampu menangkal PHK massal yang banyak terjadi akibat
pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja,
terdapat aturan yang menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan sosial berupa
uang tunai dan peluang kesempatan kerja.
Oleh sebab itu, Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) jjiga telah ditambahkan pada UU
Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan. Undang-undang ini juga memberikan kepastian bahwa
hak pesangon tersebut diterima oleh pekerja/buruh dengan adanya skema di samping pesangon
yang diberikan pengusaha. Yang terpenting, ketika buruh di-PHK, maka buruh akan diarahkan
untuk mendapatkan hak pelatihan peningkatan kemampuan kerja sehingga nantinya pekerja
tersebut dengan mudah mendapatkan pekerjaan baru.

UU CIPTAKER TANGKAL PHK

Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan terobosan riil pemerintah untuk meningkatkan investasi
di dalam negeri. Melalui kebijakan ini, investasi diharapkan dapat lebih terbuka sehingga dapat
meningkatkan kesempatan kerja dan mampu menangkal PHK massal yang banyak terjadi akibat
pandemi Covid-19.

Kita menilai berbagai demo yang digencarkan oleh kaum buruh dan mahasiswa terhadap
penolakan Omnibus Law, salah satunya adalah karena anggapan bahwa Omnibus Law seolah
akan membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara semena-mena
terhadap karyawan.

Namun, anggapan tersebut dibantah oleh pakar ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada
(UGM) Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi, bahwa gagasan awal penyusunan undang-undang (UU)
Cipta Kerja justru ditujukan untuk menangkal gelombang pemutusan hubungan kerja, mengingat
gelombang PHK berpotensi muncul menghadapi revolusi industri 4.0.

13