Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 11
Penetapan upah minimum tersebut akan tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Ketentuannya
mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015. Jadi formula lebih
detailnya diatur dengan peraturan pemerintah.
"Kita sudah menyatakan, bahwa bagi perusahaan yang sudah membayar lebih dari upah
minimum kabupaten kota, perusahaan dilarang membayar upah di bawah itu. Itu artinya upah
minimum sektoral tetap ada, terus berlanjut," kata Supratman, Kamis (12/11/2020).
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, tidak membantah apa yang menjadi
perasaan para serikat pekerja dan para buruh di seluruh Indonesia.
Dia mengatakan tidak ada satu pun di DPR RI yang mengingkari apa yang disampaikan para
pekerja, dan itu menjadi bahan pembahasan dan perjuangan DPR RI.
"Terkait dengan upah minimum kabupaten, dari awal sudah kami sampaikan kepada teman-
teman serikat pekerja, bahwa apa yang sudah kami hasilkan bersama dengan pemerintah tidak
sepenuhnya menjadi suatu hal yang menyenangkan dan bisa diterima teman-teman serikat
pekerja, sekali lagi dalam posisi itu kita sama," jelasnya.
Ia memahami ketidakpuasan para serikat pekerja, namun ia juga meminta agar para serikat
pekerja bersiap adil. Jika ada hal positif dalam UU Cipta Kerja, maka hendaknya perlu diapresiasi
dan diakui.
"Kalau dikatakan semua yang ada di Omnibus Law itu mengecewakan ini tidak fair. Walau pun
saya mengerti perasaan kawan-kawan dan itu sama dengan seluruh pimpinan DPR dengan
perasaan kita semua," tukasnya.
10
