Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 10
Judul UU Ciptaker Tidak Hapus Kebijakan Upah Minimum
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/peristiwa/928275/uu-ciptaker-tidak-hapus-
kebijakan-upah-minimum
Jurnalis Mandra Pradipta
Tanggal 2020-11-12 06:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Kita sudah menyatakan, bahwa bagi
perusahaan yang sudah membayar lebih dari upah minimum kabupaten kota, perusahaan
dilarang membayar upah di bawah itu. Itu artinya upah minimum sektoral tetap ada, terus
berlanjut
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Terkait dengan upah minimum
kabupaten, dari awal sudah kami sampaikan kepada teman-teman serikat pekerja, bahwa apa
yang sudah kami hasilkan bersama dengan pemerintah tidak sepenuhnya menjadi suatu hal yang
menyenangkan dan bisa diterima teman-teman serikat pekerja, sekali lagi dalam posisi itu kita
sama
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Kalau dikatakan semua yang ada di
Omnibus Law itu mengecewakan ini tidak fair. Walau pun saya mengerti perasaan kawan-kawan
dan itu sama dengan seluruh pimpinan DPR dengan perasaan kita semua
Ringkasan
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa ketentuan
tentang upah minimum sektoral tetap ada dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia memastikan tidak ada penghapusan upah minimum.
Penetapan upah minimum tersebut akan tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Ketentuannya
mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015. Jadi formula lebih
detailnya diatur dengan peraturan pemerintah.
UU CIPTAKER TIDAK HAPUS KEBIJAKAN UPAH MINIMUM
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa ketentuan
tentang upah minimum sektoral tetap ada dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia memastikan tidak ada penghapusan upah minimum.
9
