Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

Tadjuddin mengaku bahwa dirinya telah terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sejak tahun
2018. Dia menegaskan, respon terhadap gelombang PHK memang diperlukan karena Indonesia
akan memasuki era revolusi industri 4.0 dimana akan banyak perusahaan yang mengoperasikan
roda industri berbasis teknologi. Namun, di tengah proses penyusunan RUU tersebut, terkendala
oleh pandemi Govid-19 yang melanda negeri ini.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi merosot drastis hingga minus pada kuartal II dan kuartal III-
2020, sementara gelombang PHK justru muncul lebih awal mendahului prediksi sebelumnya.
Demi membantu para buruh atau pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan menghadapi
situasi tersebut, pemerintah kemudian membuat program bantuan langsung tunai (BLT) subsidi
gaji hingga kartu prakerja.

Dalam situasi krisis saat ini, tidak ada cara lain kecuali mendatangkan investasi untuk kembali
memulihkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang nantinya juga berimplikasi pada aspek
ketenagakerjaan. Untuk mendatangkan investasi, UU Cipta Kerja yang sebelumnya masih dalam
proses harus segera dirampungkan karena UU Ketenagakerjaan Tahun 2013 dinilai tidak ramah
investor.
Jika UU Ketenagakerjaan yang lama tetap dipakai, maka diyakini tidak akan ada investor yang
masuk datang ke Indonesia. Nah, tentu implikasinya pertumbuhan ekonomi di tengah situasi
pandemi akan terus mengalami minus yang berkelanjutan.

Karena itu, UU Cipta Kerja dapat disebut sebagai payung hukum yang jelas, meski dalam
penerapannya masih membutuhkan aturan turunan mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga
Peraturan Menteri (Permen). Kita tentu sangat menyayangkan, bila ada pihak yang tidak
memahami substansi UU Cipta Kerja secara menyeluruh, apalagi penjelasan yang terlanjur
beredar di masyarakat justru diwarnai hoax dan dis-informasi, pada akhirnya berpotensi emosi
masyarakat.

Tidak hanya itu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan di dalam Omnibus Law
UU Cipta Kerja, terdapat aturan yang menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan
sosial berupa uang tunai dan peluang kesempatan kerja.

Oleh sebab itu, Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) juga telah ditambahkan pada UU
Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan. Undang-undang ini juga memberikan kepastian bahwa
hak pesangon tersebut diterima oleh pekerja/buruh dengan adanya skema di samping pesangon
yang diberikan pengusaha. Yang terpenting, ketika buruh di-PHK, maka buruh akan diarahkan
untuk mendapatkan hak pelatihan peningkatan kemampuan kerja sehingga nantinya pekerja
tersebut dengan mudah mendapatkan pekerjaan baru.

14