Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 182

PENYALURAN BSU TERMIN I BERBEDA DENGAN TERMIN II, KALI INI DIPADANKAN
              DENGAN DATA WAJIB PAJAK
              Penyaluran bantuan subsidi gaji /upah (BSU) termin kedua (II) akan berbeda dari penyaluran
              BSU di termin pertama.

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan penyaluran BSU termin kedua
              akan disinkronkan lebih dulu dengan data wajib pajak yang ada di Dirjen Pajak (DJP).

              "Kami harus memadankan data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak (DJP).
              Karena  di  peraturan  menteri  itu  mereka  dengan  upah  di  bawah  Rp  5  juta,"  ujar  Ida  dalam
              keterangannya, Jumat (6/11/2020).

              Hal ini sesuai atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

              Dijelaskan Ida, pemadanan data sudah diselesaikan dan datanya telah diserahkan kepada BPJS
              Ketenagakerjaan.

              "Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear n clean kami
              akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja," kata Menaker Ida.

              Ida mengungkapkan selama ini penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) berjalan lancar.

              Pada termin I penyerapannya sudah mencapai 98,7 persen dari yang sudah tersalurkan kepada
              12,4 juta penerima program.

              "Kami  berharap  program  pemerintah  ini  memberikan  manfaat  kepada  seluruh  peserta  BPJS
              Ketenagakerjaan," imbuhnya.

              Untuk memastikan BSU benar-benar tersalurkan, Ida Fauziyah mendatangi kediaman penerima
              BSU di Grinting, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/11/2020).
              Yang  berbeda  dari  penerima  program  BSU  kali  ini  penerima  ini  adalah  perangkat  desa  dan
              pekerja borongan.

              "Saya  baru  saja  silaturahim  ke  rumah Pak  irfan  dan  Pak  Sholeh.  Mereka  berdua  merupakan
              penerima program subsidi upah dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan," kata
              Menaker Ida.

              Menurutnya,  para  penerima  program  subsidi  upah  tersebut  adalah  peserta  BPJS
              Ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

              "Pak  Sholeh  ini  adalah  perangkat  desa.  Beliau  menjadi  peserta  yang  preminya  dibayar  oleh
              Pemkab Sidoarjo. Ia mengambil program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara,
              Pak Irvan ini adalah pekerja borongan di PT batara mulia jaya," kata Menaker Ida.


















                                                           181
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187