Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

Selain banyak usia yang baru masuk pasar kerja, tidak sedikit juga tenaga kerja yang menjadi
korban pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis ekonomi akibat Covid-19.
Sementara itu, Sari Pramono selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP
Hipmi menyakini, UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi bagi angkatan kerja Indonesia. Sebab,
regulasi sapu jagat itu dinilai akan memudahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) dari sisi perizinan. UU Cipta Kerja menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha
serta memudahkan persyaratan investasi. Artinya, akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan
yang menjadi kesempatan bagi angkatan kerja Indonesia untuk memiliki pendapatan yang layak
dengan adanya UU ini.

CSIS: REFORMASI EKONOMI SELAMA INI DIBEBANI REGULASI YANG TIDAK PERLU

- UU Cipta Kerja masih disangsikan dapat berpihak kepada buruh atau tenaga kerja. Di sisi lain,
UU yang sempat diwarnai kontroversi itu diklaim pemerintah mampu membangkitkan ekonomi
Indonesia.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal
Damuri berpendapat, saat ini kebutuhan lapangan kerja di Indonesia terus meningkat. Selain
banyak usia yang baru masuk pasar kerja, tidak sedikit juga tenaga kerja yang menjadi korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis ekonomi akibat Covid-19.

"Ini adalah angin segar untuk reformasi perekonomian kita yang selama ini dibebani regulasi
yang tidak perlu. Bahkan, menjadi sumber-sumber resesi ekonomi," kata Yose Rizal Damuri
dalam diskusi virtual, Rabu (10/11).

Menurut dia, langkah Pemerintah sudah melakukan langka yang tepat untuk pemulihan ekonomi
nasional. "Dengan adanya deregulasi yang signifikan dari UU ini dunia usaha di Indonesia
semakin meningkat. Saya yakin kelak UU ini akan mendorong peningkatan investasi di
Indonesia," terangnya.

Pendapat senada dilontarkan Peneliti Senior Padjadjaran Inisiatif Slamet Usman Ismanto.
Menurutnya, pengesahan UU Cipta Kerja harus mampu menjawab keinginan publik tentang
peningkatan daya dorong ekonomi melalui sektor investasi, tata kelola birokrasi, dan
peningkatan daya saing global.

"Di tengah kondisi dinamika ekonomi global yang tak menentu, UU Cipta Kerja harus mampu
menginjeksi pertumbuhan ekonomi lewat sektor investasi dan membuka seluas-luasnya daya
serap tenaga kerja," harap akademisi dari Unpad itu. Daya saing Indonesia harus mampu
ditunjukkan oleh kinerja ekonomi yang membaik, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan
penyediaan infrastruktur yang memadai. Sehingga, peringkat IMD World Competitiveness
Ranking Indonesia terus meningkat tak lagi di peringkat 40.
Sementara itu, Sari Pramono selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP
Hipmi menyakini, UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi bagi angkatan kerja Indonesia. Sebab,
regulasi sapu jagat itu dinilai akan memudahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) dari sisi perizinan.
UU Cipta Kerja menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha serta memudahkan
persyaratan investasi. Artinya, akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang menjadi
kesempatan bagi angkatan kerja Indonesia untuk memiliki pendapatan yang layak dengan
adanya UU ini.

190