Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 194
HORE, PROGRAM KARTU PRAKERJA DIPERPANJANG HINGGA 2021
Pemerintah awalnya merencanakan pendaftaran Kartu Prakerja hanya dibuka sampai gelombang
10. Namun, akhirnya memutuskan membuka gelombang 11 pada 2 November 2020 lalu dengan
jumlah kuota 400 ribu orang. Ternyata animo masyarakat terhadap program Kartu Prakerja
masih tinggi, bahkan untuk gelombang 11 saja jumlah pendaftar mencapai 6 juta orang melebihi
batas kuota yang disediakan.
Lantas apakah program Kartu Prakerja akan berlanjut hingga 2021? Berdasarkan informasi yang
dihimpun oleh Liputan6.com Rabu (11/11/2020), Komite Cipta Kerja (KCK) memastikan program
kartu prakerja akan berlanjut hingga 2021. Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa
Purbasari mengatakan masih ada kesempatan pada tahun mendatang, meskipun pendaftaran
Kartu Prakerja Gelombang 11 telah ditutup pada Rabu (4/11/2020) lalu.
"Pendaftar yang sudah memasukkan data yang belum lulus di tahun ini jangan berkecil hati
karena masih bisa daftar di tahun depan jadi join 2021, data-data teman-teman masih tersimpan
di kartu prakerja jadi tidak perlu mengulang dari awal," kata Denni.
Dirinya memastikan konsep program Kartu Prakerja di 2021 akan sama seperti di tahun 2020
ini, yakni mewadahi para pencari kerja yang terdampak PHK melalui pelatihan-pelatihan yang
sudah disiapkan.
Adapun dari gelombang 1-11 Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mencatat jumlah pendaftar
mencapai 42 juta orang di seluruh Indonesia.
Pemerintah menjalankan program Kartu Prakerja sebagai salah satu realisasi janji kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi ). Tujuan dari Kartu Prakerja ini untuk mengentaskan
pengangguran. Namun, pada tahun ini program Kartu Prakerja diakselerasi sebagai bantuan
untuk masyarakat terimbas Covid-19.
Tak disangka, program ini mendapatkan sambutan yang tinggi dari masyarakat. Tercatat, ada
lebih dari 42 ribu pendaftar Kartu Prakerja dari berbagai daerah di Indonesia.
Seiring tingginya animo masyarakat, besar pula potensi kecurangan yang terjadi. Seperti
pemalsuan data saat mendaftar. Sebagai catatan, Aparatus Sipil Negara (ASN) atau Pegawai
Negeri Sipil (PNS) tidak termasuk sebagai yang berhak mendapatkan manfaat dari program ini.
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung,
Sunandar Pramono, mengatakan bahwa PNS yang memalsukan data untuk mendaftar Kartu
Prakerja dapat melanggar aturan kode etik PNS. Sanksinya bisa dilakukan pemecatan.
"Kalau konteksnya secara itu jelas pidana administratif dan melanggar kode etik PNS. Mereka
kan ada kewajiban membawa wibawa negara. Jika tidak menjaga perlakuannya akan dikenakan
hukuman kode etik," ujar Sunandar dalam diskusi panel Kartu Prakerja, Selasa (10/11/2020).
Dalam konteks formil, kata sunandar, pemalsuan data ini sudah masuk kejahatan. Berdasarkan
UU ITE, Sunandar mengatakan hukumannya bisa di atas 5 tahun penjara.
"Konteks formil sudah masuk kejahatan, tapi kalo materil sudah bisa ditahan. Yang diatur pada
UU kependudukan ITE itu berat bisa di atas 5 tahun," jelas Sunandar.
Jika PNS bersangkutan terlanjur mendapatkan intensif Kartu Prakerja, maka uang tersebut akan
diminta untuk dikembalikan. Sebab, kasusnya masih kecil jika masuk ke dalam tindak pidana
korupsi.
"Jika dalam perdata, dan mereka sudah mendapatkan uang. Tapi terlalu kecil untuk dibawa ke
konteks korupsi. Paling kita minta balik uang tersebut," kata dia.
193
