Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 197
Judul Penerima Kartu Prakerja yang Palsukan Data akan Dituntut Hukum
Nama Media tirto.id
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://tirto.id/penerima-kartu-prakerja-yang-palsukan-data-akan-
dituntut-hukum-f6Tx
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-11 09:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja) Atas dasar ini serta kebutuhan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara,
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja merasa perlu untuk menjalin kerja sama dengan
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
positive - Rudy Salahuddin (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan
UMKM Kemenko Perekonomian) Kerja sama ini adalah bagian upaya Manajemen Pelaksana
Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum
positive - Feri Wibisono (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan
Agung siap memberi pendampingan kepada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja untuk
beberapa lingkup kegiatan
positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja) Manajemen Pelaksana mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi
pada Jamdatun atas dukungan yang diberikan kepada Program Kartu Prakerja selama ini. Tidak
hanya tata kelola menjadi lebih baik, namun kredibilitas program menjadi semakin kokoh
Ringkasan
Demi menghindari pelanggaran hukum, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung.
Peserta Kartu Prakerja yang terbukti memalsukan data dan identitas akan dituntut secara hukum.
Hal tersebut disampaikan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
PENERIMA KARTU PRAKERJA YANG PALSUKAN DATA AKAN DITUNTUT HUKUM
Demi menghindari pelanggaran hukum, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung.
196
