Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 200

Judul               Diguyur Hujan, Buruh Sampaikan Tuntutan
                Nama Media          Analisa Daily
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg13
                Jurnalis            dhs
                Tanggal             2020-11-11 09:23:00
                Ukuran              137x99mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 21.372.000

                News Value          Rp 106.860.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Tamiang Suprianto (Ketua DPRK Aceh) Terus terang saja saya berasal dari buruh, saya
              pernah jadi buruh jadi saya bisa merasakan apa yang bapak-bapak ibu rasakan



              Ringkasan

              Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh
              Indonesia  (FSPPP-SPSI)  Kabupaten  Aceh  Tamiang  (Atam)  menggelar  unjuk  rasa  menolak
              Undang-Undang  Omnibus  Law  yang  telah  ditandatangani  Presiden,  di  Gedung  DPRK  Aceh
              Tamiang, Senin (9/11).

              Meski diguyur hujan, massa buruh tetap bertahan untuk bertemu pimpinan dan anggota dewan
              guna menyampaikan poin tuntutan yang harus diperjuangkan.



              DIGUYUR HUJAN, BURUH SAMPAIKAN TUNTUTAN

              Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh
              Indonesia  (FSPPP-SPSI)  Kabupaten  Aceh  Tamiang  (Atam)  menggelar  unjuk  rasa  menolak
              Undang-Undang  Omnibus  Law  yang  telah  ditandatangani  Presiden,  di  Gedung  DPRK  Aceh
              Tamiang, Senin (9/11).

              Meski diguyur hujan, massa buruh tetap bertahan untuk bertemu pimpinan dan anggota dewan
              guna menyampaikan poin tuntutan yang harus diperjuangkan.

              Salah satu poin yang paling disoroti buruh dalam aksi ini masalah Upah Minimum Provinsi (UMP)
              yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

              Dalam  tuntutannya  para  buruh  minta  DPRK  Atam  mengeluarkan  petisi  dan  rekomendasi
              penolakan UU Omnibus Law/ Ciptaker klaster ketenagakerjaan, menolak Surat Edaran Menaker
              RI Nomor: M/11/ HK.04/X/2020 untuk tidak menaikan UMP.




                                                           199
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205