Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 203
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BENGKALIS LAKUKAN PLENO PENETAPAN UMK,
BELUM ADA KATA SEPAKAT
Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis yang menggelar pleno penetapan Upah Minimun
Kabupaten (UMK) Bengkalis untuk tahun 2021 di salah satu hotel di Bengkalis pada hari Senin
(09/11/2020) lalu.
Dengan jarak antar peserta rapat dan wajah berjauhan dan memakai masker rapat pleno Dewan
pengupahan dibuka Sekda Kabupaten Bengkalis H Bustami HY, dalam rapat pleno tersebut
dihadiri utusan Apindo, Kadin, Akademisi dan serikat pekerja serta Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkalis.
Gubernur Riau Syamsuar menyatakan tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun
2021.
"Kita sudah tetapkan dan sesuai yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, tidak ada kenaikan
dan masih sama dengan tahun 2020," kata Syamsuar dalam keterangan tertulis yang dikutip dari
beberapa media Penetapan UMP tersebut, kata Gubri, sudah pertimbangan mengingat kondisi
pandemi Covid-19 saat ini.
Jefri Tumangkeng satu diantara anggota dewan pengupahan Kabupaten Bengkalis dari Apindo
menjelaskan Rapat pleno yang sempat berlangsung perdebatan dan alot antara perwakilan
pengusaha dan serikat kerja yang hadir.
"Rapat Penetapan UMK Kabupaten Bengkalis th 2021 Tidak Mencapai Kata Sepakat untuk
kenaikan UMK Kabupaten Bengkalis. Perwakilan Sarikat Kerja minta naik 5% tapi dari Apindo
menolak untuk kenaikan 5% yang diusulkan serikat pekerja," terang Jefry juga ketua PHRI
kabupaten Bengkalis,Rabu,(11/11/2020).
Dari pertimbangan Apindo hampir semua usaha terkena dampak Pendemi Covid-19 bermula dari
bulan Maret.
"Untuk sektor jasa dan perhotelan kami sangat terpukul okupansi rata-rata dibawah 5 persen
dan hotel sudah banyak yang memberhentikan dan merumahkan karyawan dan bahkan ada
yang tutup," kata Jefry.
Perwakilan serikat pekerja tetap berharap UMK 2021 harus naik dan meminta pengusaha yang
tidak terdampak Covid-19 atau nakal mempermainkan UMK dimonitor atau diawasi," Surat
edaran Menaker tidak mempunyai kekuatan hukum sebatas saran. Kami harap pengusaha ada
komitmen menaikkan UMK 2021 sebesar 5 persen," kata Raden Silalahi dari KSBSI.
Kesimpulan dari pemerintah dan akademisi serta BPS di dewan pengupahan Kabupaten Bengkalis
menyampaikan pertumbuhan ekonomi Nasional di triwulan ke III -3.49% dan Riau triwulan ke
III -1.67%.
"Kami mempertimbangkan adanya kenaikan, bahan pokok bisa naik tapi kita sarankan UMK 2021
sama dengan UMK 2020 lalu,"saran Khotijah Ishak Ketua STIE Bengkalis.
Hasil Rapat dewan pengupahan Kabupaten Bengkalis disampaikan ke Bupati sebagai bahan
pertimbangan Bupati untuk membuat Rekomendasi ke Gubernur Riau.
Untuk saat ini, UMK Bengkalis upah minimun kabupaten Rp3.161.000 tahun 2020 jumlah ini
malahan sudah dibatas upah minimum Provinsi Riau Rp2.800.0000.-.
202
