Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

Peserta Kartu Prakerja yang terbukti memalsukan data dan identitas akan dituntut secara hukum.
Hal tersebut disampaikan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
Salah satu langkah konkret Program Kartu Prakerja yang dilakukan untuk menghindari adanya
pelanggaran hukum yaitu melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Jaksa
Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Salah satu poin penting dalam perjanjian itu adalah upaya hukum perdata atas kerugian yang
timbul ketika orang-orang yang tidak memenuhi ketentuan malah menerima manfaat Program
Kartu Prakerja.

"Atas dasar ini serta kebutuhan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara,
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja merasa perlu untuk menjalin kerja sama dengan
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," kata Direktur Eksekutif Manajemen
Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari di kantor Kejaksaan Agung, dalam
keterangan resmi yang diterima Tirto, Selasa (10/11/2020).
Kerja sama ini dilakukan karena Jaksa Agung adalah anggota Komite Cipta Kerja yang memiliki
jangkauan di seluruh Indonesia.

"Kerja sama ini adalah bagian upaya Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja untuk
meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, yang berhak memperoleh
manfaat Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 18 tahun, dan
tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Penerima manfaat Kartu Prakerja juga tidak termasuk dalam kelompok yang dilarang menerima
berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2011
yaitu Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Kepala
Desa dan perangkat desa, Direksi, Komisaris, dan Dewas BUMN/BUMD.

Sebelumnya, kasus penyalahgunaan identitas sempat viral di media sosial, terutama oleh pihak-
pihak yang 'mengklaim' dirinya sukses menjadi calo atau pengepul data calon peserta Program
Kartu Prakerja.

Modusnya, si pelaku ini mengumpulkan identitas mereka yang ingin menjadi Penerima Kartu
Prakerja, lalu menjanjikan bisa lolos diterima, serta meminta persentase bagian dari bantuan
insentif yang didapat.

Dengan penandatangan perjanjian kerja sama ini secara resmi, Manajemen Pelaksana Program
Kartu Prakerja berharap para pelaku penipuan seperti itu bisa diproses hukum dan mendapatkan
efek jera.

"Kejaksaan Agung siap memberi pendampingan kepada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
untuk beberapa lingkup kegiatan," papar Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara, Feri Wibisono.

Ada tiga lingkup kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Pertama, pemberian
bantuan hukum oleh Jamdatun dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk
mewakili Manajemen Pelaksana, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.
Kedua, pemberian pertimbangan hukum dengan memberikan Pendapat Hukum (legal opinion)
dan/atau Pendampingan Hukum (legal assistance) atas permintaan Manajemen Pelaksana.

197