Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

Judul Pekerja Migran Jadi Aset Negara
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Kismi Dwi Astuti
Tanggal 2020-11-12 05:15:00
Ukuran 284x189mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 78.100.000

News Value Rp 390.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Artinya ada selisih 5,3 juta PMI yang kita yakini 90
persen kalau itu ilegal

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Kondisi seperti ini tidak akan bisa berhenti kalau
rantai penyaluran PMI ilegal tidak diputus

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Makanya, presiden membentuk satgas, negara tidak
boleh kalah. Negara wajib hadir memberikan pelayanan, kemudahan, proses yang cepat, juga
perlindungan. Perintahkan saya dengan bentuk satgas, makanya sikat sindikat dengan tagar
kami #sikat sindikat

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Mereka enggak punya uang, paspor dan dokumen
lain juga tak tahu ke mana

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Karena mereka tahu, para PMI ini tidak akan betah,
dikhawatirkan lari. Kalau lari, dokumen ditahan. Akhirnya banyak disel di Arab dan Malaysia. Di
Dubai saja kemarin 45 orang ditahan, Abu Dhabi 75 orang, bahkan setiap tahun 500 PMI yang
dipenjara dipulangkan. Itu sebelum pandemi. Mereka belum tentu bisa pulang karena si majikan
lapor ke aparat hukum. Jadi ada yang 10 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun menunggu

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Masalahnya sebanding tidak dengan perlakuan
negara kepada mereka

Ringkasan

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ingin mengubah paradigma jika pekerja
migran adalah aset, bukan masalah. Oleh karena itu, mereka harusnya diperlakukan sebagai
warga negara sangat penting (WIP).Saat ini, sekitar 5,3 juta pekerja migran yang diduga
diberangkatkan secara ilegal tidak jelas nasibnya di sejumlah negara penempatan. Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tidak bisa melacak keberadaan dan status
mereka, kecuali mereka melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kepala BP2MI Benny
Rhamdani saat berkunjung ke Kantor Redaksi Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung,

23