Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

Rabu (11/11/2020) mengatakan, berdasarkan data BP2MI, ada 3,7 juta pekerja migran
Indonesia (PMI) yang berangkat secara resmi dan tersebar di 150 negara penempatan.

PEKERJA MIGRAN JADI ASET NEGARA

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ingin mengubah paradigma jika pekerja
migran adalah aset, bukan masalah. Oleh karena itu, mereka harusnya diperlakukan sebagai
warga negara sangat penting (WIP).
Saat ini, sekitar 5,3 juta pekerja migran yang diduga diberangkatkan secara ilegal tidak jelas
nasibnya di sejumlah negara penempatan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) tidak bisa melacak keberadaan dan status mereka, kecuali mereka melapor ke Kedutaan
Besar Republik Indonesia.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat berkunjung ke Kantor Redaksi Pikiran Rakyat, Jalan Asia
Afrika, Kota Bandung, Rabu (11/11/2020) mengatakan, berdasarkan data BP2MI, ada 3,7 juta
pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara resmi dan tersebar di 150 negara
penempatan.

Namun, berdasarkan laporan World Bank, jumlah PMI yang berada di ratusan negara
penempatan mencapai 9 juta orang. "Artinya ada selisih 5,3 juta PMI yang kita yakini 90 persen
kalau itu ilegal," tutur Benny.
Benny mengakui, tidak ada data pasti soal siapa mereka dan nasib mereka bagaimana. BP2MI
baru bisa melakukan pelacakan jika PMI tersebut melapor ke KBRI. Namun, hal itu sulit dilakukan
karena kebanyakan PMI yang tidak jelas nasibnya itu tidak memegang dokumen dan dinyatakan
bermasalah dengan hukum.
"Kondisi seperti ini tidak akan bisa berhenti kalau rantai penyaluran PMI ilegal tidak diputus,"
ucap Benny.

Periode Januari-Oktober 2020 saja, BP2MI telah mengurus pemulangan 460 jenazah PMI ilegal
serta 430 PMI yang sakit karena mendapat perlakuan jahat di negara penempatan.

Sindikat
Menurut Benny, ada banyak sindikat yang merupakan kelompok kecil tetapi sulit disentuh karena
mereka didukung oleh mafia bermodal yang di-backing oleh oknum-oknum aparat, termasuk
bisa saja dari kalangan BP2MI sendiri.

"Makanya, presiden membentuk satgas, negara tidak boleh kalah. Negara wajib hadir
memberikan pelayanan, kemudahan, proses yang cepat, juga perlindungan. Perintahkan saya
dengan bentuk satgas, makanya sikat sindikat dengan tagar kami #sikat sindikat," ujar dia.

Di luar kejahatan sindikat, kata dia, ada kejahatan lain yang membuat PMI dan keluarganya
makin menderita, yakni praktik ijon dan rentenir.

Sindikat tersebut sengaja menenggelamkan warga yang ingin bekerja dalam praktek ijon dan
rentenir dengan bunga tinggi. Akibatnya, mereka tidak memiliki penghasilan karena terkuras
untuk membayar rentenir.

Parahnya lagi terjadi perampokan dokumen PMI sehingga mereka berada pada situasi yang sulit.
"Mereka enggak punya uang, paspor dan dokumen lain juga tak tahu ke mana," kata dia.

24