Page 123 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020
P. 123
Judul Simak Lagi Besaran THR PNS 2021
Nama Media detik.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5505954/simak-lagi-
besaran-thr-pns-2021
Jurnalis Danang Sugianto
Tanggal 2021-03-24 15:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Tunjangan hari raya (THR) pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini akan diberikan secara penuh.
Diharapkan THR itu bisa ikut mendorong konsumsi yang melemah karena pandemi. Dikutip dari
CNBC Indonesia, biasanya pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum
perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tanggal pencairan THR nantinya akan diatur dalam bentuk
peraturan pemerintah.
SIMAK LAGI BESARAN THR PNS 2021
Tunjangan hari raya (THR) pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini akan diberikan secara penuh.
Diharapkan THR itu bisa ikut mendorong konsumsi yang melemah karena pandemi.
Dikutip dari CNBC Indonesia, biasanya pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja
sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tanggal pencairan THR nantinya akan diatur dalam
bentuk peraturan pemerintah.
Jika mengacu pada hal itu, maka tahun THR PNS bakal dicairkan paling lambat akhir April atau
awal Mei 2021.
Sementara, komponen THR yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima
PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa
kerja tertinggi.
Untuk PNS golongan I masa kerja 0 tahun menerima gaji Rp 1,56 juta per bulan. Sementara PNS
golongan IV masa kerja 32 tahun, menerima gaji hingga Rp 5,9 juta.
Untuk mengetahui simulasi THR PNS ? klik halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan Sebagai simulasi, misal
PNS dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden
122
