Page 125 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020
P. 125
Judul Menaker Wajibkan BPJS Ketenagakerjaan Rutin Lapor Program JKP
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210324122602-78-
621442/menaker-wajibkan-bpjs-ketenagakerjaan-rutin-lapor-program-
jkp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-24 14:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan
perkembangan dan dinamika pengelolaan program jaminan sosial secara periodik bulanan
(monthly) kepada Kemnaker
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami harus pastikan program JKP tepat
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan
menyampaikan laporan bulanan secara rutin terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP). Tujuannya, untuk mengoptimalkan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain JKP, BPJS Ketenagakerjaan juga diminta
melaporkan program jaminan sosial lainnya yang berada di bawah pengelolaan badan tersebut.
Untuk diketahui, selain JKP BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola program jaminan sosial
lainnya yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua
(JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
MENAKER WAJIBKAN BPJS KETENAGAKERJAAN RUTIN LAPOR PROGRAM JKP
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan
menyampaikan laporan bulanan secara rutin terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP). Tujuannya, untuk mengoptimalkan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain JKP, BPJS Ketenagakerjaan juga diminta melaporkan program jaminan sosial lainnya yang
berada di bawah pengelolaan badan tersebut. Untuk diketahui, selain JKP BPJS Ketenagakerjaan
124
