Page 130 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020

Aturan yang diundangkan pada 2 Desember 2019 itu di antaranya memberikan penggantian
biaya tranportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, biaya penunjang diagnostik,
santunan berkala, dan biaya pemakaman. Selain itu, terdapat pula bantuan beasiswa bagi anak
dari pekerja yang terkena risiko.

PP No.82/2019 mengatur beasiswa bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total
tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi,
maksimal untuk 2 anak. Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp1,5 juta per tahun saat
TK dan SD, hingga Rp12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi.

Adapun, Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (5) PP 82/2019 tersebut mengamanatkan ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan beasiswa diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Namun, menurut Timboel, aturan itu belum kunjung
terbit sehingga manfaat beasiswa belum dapat terealisasi.

"Hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan
pembuatan Permenaker. Di lapangan, pihak BPJS Ketenagakerjaan yang cenderung disalahkan
atas belum diterimanya beasiswa ini," ujar Timboel pada Rabu (24/3/2021).

Menurutnya, padahal BPJS Ketenagakerjaan baru dapat memberikan beasiswa setelah
Permenaker yang diamanatkan PP 82/2019 terbit. Padahal, dana untuk beasiswa itu sudah
tersedia dan siap diberikan.

Timboel menilai bahwa Menteri Ketenagakerjaan harus menjelaskan perkembangan proses
pembuatan Permenaker itu, mengingat sudah lebih dari satu tahun amanat PP 82/2019 belum
terealisasi. Presiden pun dinilai perlu memberikan perhatian atas kondisi tersebut.

"Semoga Permenaker ini bisa segera selesai dan anak-anak yang berhak atas beasiswa segera
memperolehnya," ujar Timboel.

129