Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

bekerja. "Faktanya BLK yang dikelola pemerintah daerah memang tidak serius, banyak BLK yang
mangkrak. Pemerintah daerah kalau tidak mau peduli dengan BLK daerah maka investor akan
kesulitan untuk mendapatkan SDM di daerah tersebut," ucap Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi pada Jumat (5/3). Secara terpisah, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan BLK harus berperan untuk memenuhi kebutuhan
dunia industri terhadap tenaga kerja. Namun kondisi yang terjadi saat ini yaitu BLK justru
menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah pengangguran.

KINERJA BLK DI DAERAH BELUM BERDAMPAK OPTIMAL UNTUK PENYERAPAN
TENAGA KERJA

JAKARTA, - Upaya pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah dinilai belum berjalan
optimal. Hal ini turut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah. Sebab investor akan
datang ke daerah yang sudah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bisa untuk memenuhi
industri atau siap bekerja.

"Faktanya BLK yang dikelola pemerintah daerah memang tidak serius, banyak BLK yang
mangkrak. Pemerintah daerah kalau tidak mau peduli dengan BLK daerah maka investor akan
kesulitan untuk mendapatkan SDM di daerah tersebut," ucap Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi pada Jumat (5/3).

Pada tahun 2020 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membangun 1.014 BLK
Komunitas di seluruh Indonesia. Sebelumnya di tahun 2019 Kemnaker telah melakukan
pembangunan 988 BLK Komunitas, bila dikumulatifkan dari tahun 2017 sampai tahun 2020
Kemnaker telah membangun 2.127 BLK Komunitas.

Timboel mengatakan pelatihan yang dilaksanakan di BLK juga harus memenuhi kebutuhan
industri. Dalam hal ini komite vokasi nasional harus memberikan data kebutuhan industri
mengenai SDM yang dibutuhkan. Menurutnya harus ada kesesuaian antara kebutuhan industri
dengan pelatihan yang dilakukan di BLK. Misalnya yang terkait dengan TI (Teknologi dan
Informasi) pemerintah pusat dan daerah harus menginvestasikan peralatan yang bisa menjadi
alat kerja dari tenaga kerja.

"Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pencari kerja melalui upskilling dan reskilling, benar
benar memenuhi kebutuhan industri," ucap Timboel.

Upaya penyerapan tenaga kerja harus dilakukan melalui kombinasi antara BLK pemeritnah pusat,
BLK pemerintah daerah dansistem pemagangan. Dengan kombinasi tiga hal ini pelatihan di BLK
yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah benar benar bisa memenuhi kebutuhan
industri dari sisi modul, peralatan, dan instruktur, "Jadi memang benar benar (harus) terintegrasi
seluruh BLK yang diselenggarakan pemerintah pusat, daerah serta sistem pemangangan," ucap
Timboel.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan BLK harus berperan untuk
memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja. Namun kondisi yang terjadi saat ini
yaitu BLK justru menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah pengangguran.

"Kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja kita harus bekerja extraordinary
menjawab kebutuhan dan tantangan dinamika ketenagakerjaan. Saya mengajak seluruh
pengelola BLK termasuk BLK di Ternate untuk melakukan transformasi BLK," ucap Ida pada acara
pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap I di BLK Ternate, Maluku Utara, Jumat
(5/3).

130